PADANG, (GemaMedianet.com) —Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai langkah dan upaya memperkuat ekonomi syariah di Kota Padang. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang digelar Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Kamis (1/11/2018).
02 November 2018
Pemko Padang Gelar Rakor dan Evaluasi Perkuat Ekonomi Syariah
PADANG, (GemaMedianet.com) —Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai langkah dan upaya memperkuat ekonomi syariah di Kota Padang. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang digelar Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Kamis (1/11/2018).
Imunisasi MR di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tembus 99.12 Persen
MENTAWAI, (GemaMedianet.com) —Pelaksanaan Imunisasi Massal Campak dan Rubella mulai 1 Agustus - 31 Oktober 2018 yang diberikan di sekolah, Puskesmas, Posyandu dan Fasilitas kesehatan lainnya dengan sasaran umur 9 Bulan-15 Tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mencapai target sasaran 99,12 persen.
01 November 2018
Padang Panjang Seminarkan Pengembangan Pemasaran Susu Sapi
PADANGPANJANG, (GemaMedianet.com)— Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan seminar hasil kajian penguatan kelembagaan peternak penghasil susu sapi, dalam rangka pengembangan pemasaran susu sapi sebagai komoditi unggulan Padang Panjang, di Aula Bappeda Kota Padang Panjang, Rabu (31/102018).
Kajian ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama Bappeda Kota Padang Panjang dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah.
Seminar dipimpin Kepala Bappeda Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra dan dihadiri tim peneliti, kelompok peternak sapi perah, koperasi petani peternak sapi perah, OPD terkait diantaranya Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Dinas Kominfo serta undangan lainnya.
Penelitian berguna membina komitmen dan kolaborasi dalam perluasan pasar produk ternak sapi Kota Padang Panjang, untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan mekanismenya, serta meningkatkan kapasitas lembaga terkait yang ada.
Termasuk mendukung secara konsisten dan tuntas proses perbaikan mutu produk dari hulu hingga hilir dengan teknologi pengolahan susu serta perluasan pasar melalui perumusan kebijakan daerah sehingga dapat memupuk dan memperkuat lembaga koperasi yang ada.
Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut, Dinas Kominfo ikut menyebarluaskan kampanye gerakan "ayo minum susu" melalui berbagai media, seperti media luar ruang videotron yang tersebar di beberapa titik kota. Media sosial diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk mengkonsumsi susu sapi.(*/rel)
31 October 2018
Ribuan Guru Honorer Demo Istana Tuntut Diangkat PNS
Massa honorer K2 se-Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, 30 Oktober 2018. (ANTARA FOTO/Reno Esnir) |
JAKARTA, (GemaMedianet.com)— Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, sejak Selasa (30/10/2018).
"Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS," ujar Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih di tengah aksi yang berlangsung di Taman Pandang, di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/10) seperti dikutip dari Antara.
Titi meminta pemerintah menghargai apa yang sudah dilakukan para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah pun diminta berpihak kepada para guru honorer.
Koordinator lapangan aksi, Nurbaiti, mengatakan pihaknya tidak akan beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pemerintah. Nurbaiti pun terus membakar semangat para honorer untuk tidak lelah berjuang. "Bahkan semalam kami tidur di sini," katanya.
Menurut Nurbaiti, FHK2I harus tetap solid memperjuangkan keinginan untuk menjadi CPNS. "Kami tidak bisa lagi bekerja, jika tidak diberikan gaji yang cukup," katanya.
Selama ini, katanya, para guru honorer tersebut mendapatkan gaji sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. "Gaji yang didapat tersebut, kata Nurbaiti, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung," tukasnya. (*)