NAY PYI TAW, MYANMAR, (GemaMedianet.com) — Dengan membawa
amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan
di Rakhine State dan membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan
di Rakhine State dapat segera diselesaikan, Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counsellor Daw Aung
San Suu Kyi, Senin (4/9/2017).
"Saya
hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir
terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya
juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State
dapat segera diselesaikan," kata Menlu RI Retno Marsudi.
Dalam
pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1
untuk Rakhine State. Empat elemen ini
terdiri dari (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara
maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang
yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya
segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
"Empat
elemen pertama merupakan elemen utama
yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin
memburuk," jelas Menlu RI seperti dilansir www.kemlu.go.id.
http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx
Sedangkan
satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat
untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera
diimplementasikan.
Satu
capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan
disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan
di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun
melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam
pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai
kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan
etnis. Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar
membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi
rekomendasi.
Menlu
RI dalam pertemuan juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM
Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan
bahwa baru saja meluncurkan Aliansi
Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi
terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada
empat hal, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) livelihood (ekonomi);
dan (iv) relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar
USD 2 juta.
"Saya
mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada
AKIM, karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan
beberapa program," tutur Menlu RI.
Selain
melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan
dengan 3 Menteri, yaitu menteri pada
kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri.
Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan
kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi
ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian
besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State, dan
adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan
tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam
mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan
akan melibatkan ICRC," tutupnya. (*/em/li)
K
