PADANG, (GemaMedianet.com)— Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul
Abit menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Rencana Aksi Program Pemberantasan
Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
09 February 2017
Tragis ! Kantor MUI Sumbar Terpaksa Tutup
PADANG, (GemaMedianet.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), terpaksa menutup sementara kantornya sejak
Februari 2017 ini. Hal tersebut dilakukan karena sejak 2013 lembaga rujukan
umat Islam tidak memiliki anggaran. Bahkan MUI juga dikabarkan terlilit hutang
pada pihak ketiga.
08 February 2017
Walikota Padang Minta Tim Pembina UKS di Sekolah Bersinergi
PADANG, (GemaMedianet.com)— Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo meminta sinergi dari Tim Pembina UKS di
sekolah harus lebih maksimal. Sehingga terbentuklah karakter, kesadaran dan
perilaku yang senantiasa peduli terhadap kesehatan bagi anak-anak di sekolah.
Sumbar Percontohan Pengembangan Teknologi Gedung Aman Gempa
PADANG, (GemaMedianet.com)— Politeknik Negeri Padang bekerjasama
dengan Universitas Tokyo dan JICA memperkenalkan teknologi bangunan aman gempa
di Kota Padang, Sumatera Barat.
KPK Cegah Korupsi Terintegrasi Lewat Kick Off Meeting
PADANG,
(GemaMedianet.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi pencegahan korupsi terintegrasi
di beberapa daerah di Sumbar. Kali ini lewat kegiatan Kick
Off Meeting di Kota Padang, mendapat sambutan Pemerintah Kota Padang dengan digelarnya kegiatan di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Aie Pacah,
Selasa (7/2/2017).
07 February 2017
Wako Minta OPD Dukung Penanganan Masalah Pangan
PADANG, (GemaMedianet.com)— Penanganan
masalah pangan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada
masyarakat. Untuk itu secara spesifik keberhasilan kinerja dewan ketahanan
pangan dapat diukur dalam kemampuannya mengkoordinasikan dan menciptakan
kondisi yang kondusif untuk mengembangkan penanganan masalah pangan baik
nasional maupun daerah.
Soal Verifikasi, Hanafi Menilai Bukan Kewenangan Dewan Pers
JAKARTA,
(GemaMedianet.com)— Dewan Pers telah melakukan verifikasi kepada puluhan media
nasional, baik online, elektronik, dan cetak di Tanah Air. Media yang
sudah terverifikasi akan mendapatkan logo, yang di dalamnya ada QR code.
Perantau Solsel Harapkan RAPBD 2017 Segera Disahkan
Gemamedianet.com -- Masyarakat perantau
Solok Selatan (Solsel) berharap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD) 2017 segera dilaksanakan oleh pihak Legislatif dan
Eksekutif.
“Jika tidak segera
dituntaskan takutnya terjadi pemotongan dana dari pusat akibat sanksi sehingga
yang dirugikan masyarakat di Solsel. Harusnyakan bisa dikompromikan. Sebenarnya
komunikasi yang kurang, kesampingkan ego masing-masing demi kemajuan daerah
kita,”kata Bidang Humas Ikatan Keluarga Masyarakat Solsel,Efriwan Yondri
seperti dilansir harian Haluan, Senin (6/2).
Hal senada
disampaikan, seorang perantau sekaligus praktisi hukum, Jon Mathias menyebutkan
seharusnya pengesahan RAPBD 2017 Solsel menjadi prioritas untuk memperjuangkan
masyarakat. “Menurut saya banyak benturan terkait dana aspirasi namun itukan
kepentingan pribadi. Dan ini bisa diindikasikan perbuatan melawan hukum karena
menimbulkan kerugian bagi masyarakat,”jelasnya.
S
Sementara, Sekretaris
Dewan DPRD Solsel, Mardiana mengatakan untuk agenda Bamus ulang RAPBD 2017
sesuai petunjuk pimpinan direncanakan pada Senin (13/2). “Sebab saat ini pihak
legislatif tengah melakukan konsultasi terkait tata tertib mitra kerja
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk saat ini tupoksi masih berdasarkan OPD
yang lama sehingga menumpuk pada Komisi II sehingga pimpinan mencari referensi
ke kementerian dalam negeri,”ucapnya.
Bupati Solsel, Muzni
Zakaria mengatakan legislatif akan meyurati pihak DPRD Solsel pada Senin (6/2)
untuk percepatan persetujuan RAPBD 2017 demi kebaikan bersama. “Tidak
benar adanya isu ketimpangan/ketidakadilan pembangunan antara satu daerah
dengan daerah lainnya sebagaimana yang disampaikan segelintir orang. Bupati dan
Wakil Bupati sudah berbagi peran dalam penyerapan aspirasi yang berkembang.
Semua usulan sudah diakomodir melalui proses perencanaan yang dimulai dari
bawah, dan sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani bersama antara
Eksekutif dan Legislatif melalui KUA-PPAS APBD 2017, sekaligus perwujudan visi
misi kepala daerah,”ungkapnya.
Ia berharap penetapan
RABPD 2017 dilaksanakan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah
sehingga terciptanya kesepakatan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.
“Tapi, kita (Eksekutif) juga tetap menyiapkan Peraturan Bupati sebagai langkah
antisipasi jika pembahasan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karna
Bupati juga harus mengambil sikap terkait penundaan pengesahan APBD
2017,”terangnya. (hln)
Wabup Suhatri Bur : Pemekaran Nagari Guna Percepatan Pembangunan
PADANG PARIAMAN, (GemaMedianet.com) — Pemekaran wilayah pemerintahan nagari, selain bertujuan untuk percepatan pembangunan, juga dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi publik.