Mario Syah Johan Sosialisasi Perda Kesra : Jangan Sampai Programnya Bagus, Pejabatnya Korup

SOLSEL, (GemaMedianet.com) l Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara serentak melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah (sosper) di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Kegiatan sosialisasi tersebut dijadualkan digelar selama dua hari, mulai 30 November - 1 Desember 2024. 

Mario Syah Johan, Anggota DPRD Sumbar asal Fraksi Gerindra ini juga menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), yakni Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Kesra) berlokasi di Muaro Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan (Solsel).

Dalam Sosper tersebut Mario Syah Johan menyampaikan, sosper ber­tujuan untuk mem­­berikan pemahaman langsung kepa­da masyarakat tentang produk hukum berupa perda yang te­­lah ditetapkan DPRD Sumbar. 

Harapannya, sebutnya lagi, agar pe­ne­rapan regulasi tersebut ke depan di tengah masyarakat bisa berlangsung optimal.

"Setiap produk hukum daerah (Perda-red) yang dihasilkan oleh DPRD dan pemerintah daerah harus diketahui oleh masyarakat. Jadi ketika perda telah dilaksanakan, masyarakat telah mengerti dan mengetahui bagaimana jalannya regulasi itu," terangnya.

Mario juga menegaskan, DPRD selain bertugas menyusun dan mengesahkan perda, juga ikut turun aktif mensosialisasikan Perda. 

Seperti sekarang sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesra, sehingga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah, jelasnya.

Mario menekankan, dengan kehadiran Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesra, maka pemerintah provinsi berkewajiban 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dan akses kesehatan.

"Ini adalah dua poin penting yang harus dipenuhi terlepas seperti apa ekonomi masyarakat kita, yang jelas mereka tidak boleh ada hambatan untuk itu. Termasuk terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan yang layak, sandang dan pangan yang layak," kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi Kesra ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi mesti memprioritaskan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didukung dengan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Menurutnya, transparan dan akuntabel ini merupakan langkah pertama dalam memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah harus membuka semua keputusan dan tindakan mereka kepada publik, termasuk anggaran dan kontrak. 

Selain itu, perlu ada mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan korupsi.

"Jangan sampai nanti programnya bagus, tapi ternyata pejabatnya yang korup. Ini sudah terkategori kejahatan besar, karena itu jika mekanismenya berjalan saya minta semua kasus korupsi di Sumbar diusut," pungkasnya seraya mengucapkan selamat kepada kader Gerindra, Vasco Ruseimy yang terpilih sebagai calon wakil gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak kemarin.

(Adv/Gmn)

....share