PADANG, (GemaMedianet.com) | DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD Sumbar Tahun 2024, Jum’at (2/8/2024).
Rapat yang dihadiri beberapa anggota DPRD, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, kepala OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, wartawan dan undangan lainnya tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib.
Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi itu Wakil Gubernur Audy Joinaldy secara berurutan memulainya dari pandangan umum Fraksi Partai Gerindra.
Pertama, mengenai kapasitas fiskal, dimana terdapat defisit sebesar Rp160,447 Miliar, Audy menjelaskan bahwa dengan pendapatan daerah sebesar Rp6.877 Triliun dan penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun 2023 sebesar Rp.180,477 Miliar, maka penerimaan menjadi sebesar Rp.7,057 Triliun, yang dialokasikan pada belanja daerah sebesar Rp.7,037 dan sisanya pada penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp.20 Miliar. Sehingga dengan demikian APBD Sumbar tetap berada dalam keadaan berimbang walaupun defisit sebesar Rp.160,447 Miliar tetapi bisa ditutupi dengan pembiayaan netto.
"Sesuai dengan PMK 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dimana
kapasitas fiskal Sumbar berkategori rendah dengan maksimal defisit APBD sebesar 4,35 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2024, yakni maksimal sebesar Rp.299,169 Miliar," ujarnya.
Selanjutnya terhadap proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2024 yang masih rendah dari target RPJMD, dapat dijelaskan bahwa penetapan target PAD ini, telah dihitung secara cermat dan seksama menggunakan metodogi yang rasional dan terukur. Dalam proses penghitungan, pemprovsu telah mempedomani data potensi serta mempertimbangkan parameter lain yang berpengaruh.
"Terjadinya perbedaan dengan proyeksi RPJMD tentu tidak terlepas dari perubahan asumsi-asumsi yang terus berubah dan dinamis dari tahun ke tahun," katanya.
Sementara terhadap perlunya langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak, Audy menyebutkan pihaknya sependapat dengan pernyataan Fraksi Partai Gerindra untuk memberikan pelayanan terbaik telah dilakukan inovasi pengembangan Aplikasi E-samsat untuk mempermudah masyarakat membayar pajak, seperti samsat online/Samsat Anywhere, Signal, pembayaran melalui ATM serta penambahan Payment Point.
Kemudian, mengenai perkembangan pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemprov Sumbar terkait layanan bagi wajib pajak, dijelaskan Pemprov telah menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara online dengan Aplikasi Signal.
"Dengan aplikasi ini pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan mudah, kapan saja dan dimana saja pada perangkat android masing-masing," ucapnya.
Sedangkan terhadap informasi adanya perbedaan data jumlah kendaraan yang antara Bapenda Sumbar, BPS dan Dirlantas Polda Sumbar, dijelaskan perbedaanterjadi karena perbedaan meta data di masing-masing database.
"Untuk database kita kendaraan yang terdata merupakan kendaraan yang sudah terdaftar semenjak puluhan tahun lalu yang terus bertambah setiap waktu. Updating data kendaraan terkendala oleh sulitnya proses penghapusan data kendaraan yang hilang, hancur, rusak berat dan sebagainya, yang membutuhkan banyak klarifikasi. dan keengganan masyarakat untuk melaporkan kendaraannya," ulasnya.
Berikutnya, terkait dengan capaian pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan Idle Asset, dijelaskan (1) Pemprov telah melakukan inventarisasi aset tetap yang dapat menghasilkan kontribusi bagi PAD.
(2). Aset-aset yang berkontribusi terhadap PAD tersebut sebagian besar telah dikerjasamakan dengan pihak lain dalam bentuk sewa maupun kerjasama BMD. (3). Pemprov sedang melakukan proses lelang kerjasama sewa aset-aset eks. Novotel, Balai Sidang Bung Hatta dan Hotel Paviliun. Sesuai hasil appraisal, nilai limit sewa untuk paket penawaran ini adalah Rp.8 Miliar per tahun. Saat ini telah dilakukan proses anwizing kepada 13 peminat.
(4). Di samping itu proses beberapa objek sewa lainnya juga sedang tetap berjalan.
Usai menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra, dilanjutkan ke Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP dan NasDem, serta Fraksi PDI-P dan PKB.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar