PADANG, (GemaMedianet.com) I Puluhan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang menggelar aksi demo ke kantor Dinas PUPR Kota Padang, Rabu (16/7/2024) sore.
Dalam aksi itu mereka melakukan orasi serta membawa spanduk yang berisi ragam tuntutan sekaitan dugaan korupsi yang terjadi di dinas "basah" tersebut.
Kondisi itu dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun 2023. Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK RI itu hasilnya mereka nilai sangat mencederai perasaan rakyat yang notabenenya adalah pembayar pajak.
"Uang itu adalah uang rakyat. Jadi kami sebagai mahasiswa berkewajiban untuk melakukan kontrol sosial. Kalau memang bersih kenapa mesti risih. Kenapa mesti banyak petugas untuk menjaga kami. Padahal, kami bukan pelak bhu kriminal," ujar Ketua HMI Cabang Padang Viedro Bernanda dalam orasinya.
Sekaitan itu pula mereka juga mendesak Kepala Dinas PUPR Kota Padang untuk hadir di tengah aksi mereka guna memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan korupsi yang mendera dinas yang berlokasi di Jalan Ujung Gurun Kota Padang.
"Kami hanya ingin penjelasan. Jangan kami dihalang-halangi,"cakapnya.
Kendati lama menunggu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadianto akhirnya hadir di depan massa.
"HMI adalah bagian masyarakat Kota Padang, karena itu sejak pagi kita sebenarnya telah menunggu kedatangan kawan-kawan dari HMI," ungkap Tri Hadianto setelah menyampaikan sambutannya.
Terkait yang disampaikan, Tri menyebutkan, mereka telah diperiksa BPK RI dan telah menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK RI tersebut.
"Apa yang menjadi LHP BPK RI kita tindaklanjuti dan saat ini sedang berproses karena selain diperiksa BPK RI kita juga diperiksa Inspektorat. Kita tetap bertanggung jawab dan tidak mungkin kita menyengsarakan rakyat, karena kita tahu anggaran itu juga uang rakyat," katanya.
Terima kasih, atas kedatangan kawan-kawan HMI, ujar Tri mengakhiri.
Apa yang menjadi pernyataan kadis PUPR itu, ternyata tak membuat massa puas. Oleh karena itu, Ketua HMI Viedro Bernanda kembali mendesak agar kadis PUPR dapat menyampaikan data yang diminta.
"Transparan keuangan Dinas PUPR Kota Padang, satu. Dana bantuan hibah ke instansi vertikal tanpa NPHD (Perwako Nomor 34 Tahun 2021), dua. Meminta keterangan anggaran awal/anggaran terpakai dan anggaran sisa yang telah terpakai oleh PUPR, tiga. Selanjutnya, dugaan pemalsuan SPJ (jika benar harus sesuai aturan berlaku dengan UU KUHP Pasal 263 ayat 1, PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.17 Tahun 2020), keempat. Itu yang kita minta. Kalau yang disampaikan kadis tadi adalah sambutan," tukasnya.
Setelah berdiskusi dengan timnya, Tri akhirnya akan menyerahkan data tersebut satu Minggu lagi.
"Baik, ini kita minta. Kita tunggu data itu satu Minggu dari sekarang," pungkasnya
Aksi demo itu kemudian berakhir dengan damai, dan massa akhirnya membubarkan diri. Informasi yang diterima demo berlanjut ke gedung BPK RI Jalan Khatib Sulaiman Padang.
K
0 comments:
Post a Comment