NTT, (GemaMedianet.com) I Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kepada Media menyatakan, bahwa tim bersama Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 18-22 Juni 2024.
Tim terdiri dari Hotman Tambunan selaku Ketua Tim, Herbert Nababan selalu Wakil Ketua Tim, dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan, pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi.
Herbert Nababan Wakil Ketua Tim yang merupakan mantan Penyidik senior KPK ini memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Bupati Manggarai dan Bupati Manggarai Barat beserta jajaran. Termasuk juga dari pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk dan Kelompok Petani.
Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan kembali, jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.
Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemerintah kabupaten (pemkab) dalam melakukan perubahan alokasi pasca penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton (total nilai subsidi sebesar Rp54 Triliun).
Herbert juga mengatakan, tim melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stock pupuk, dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Hotman, tim ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat karena penebusan pupuk bersubsidi di kedua wilayah ini menggunakan dua metode penebusan, yaitu dengan kartu tani dan KTP, serta mengecek bagaimana dinas pertanian melakukan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
Kemudian, Hotman selaku ketua tim menyatakan, berdasarkan hasil pemantauan tim menemukan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, yakni :
1. Di kedua kabupaten tersebut masih banyak petani bahkan mencapai ribuan, yang seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tetapi tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, karena belum terdaftar di E-RDKK.
Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum padupadannya nomor NIK petani dengan data dukcapil, dan tidak cukupnya waktu untuk melakukan peng-input-an data di E-RDKK.
Satgassus menyarankan, agar segera data NIK petani dipadupadankan dengan data Dukcapil, dan kemudian segera mendaftarkan mereka di data Simluhtan dan data E-RDKK.
Dalam hal ini juga Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI, untuk memberi waktu yang cukup pada kabupaten melakukan peng-input-an data di E-RDKK, dan memberi kebebasan pada Dinas Pertanian Kabupaten melakukan perubahan E-RDKK-nya dalam batas yang diperbolehkan oleh peraturan menteri pertanian (Permentan) menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing-masing kabupaten.
2. Sampai dengan Juni 2024, masih banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh bank kepada petani, sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya. Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani, maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan agar penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme, yaitu penebusan dengan menggunakan KTP.
3. Masih belum terdistribusinya secara merata keberadaan kios, bahkan ada petani yang harus menebus pupuk dengan jarak lebih kurang 80 km. Untuk itu, Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian RI untuk mengatur dalam petunjuk teknis jarak maksimum keberadaan kios dari petani.
Satgassus juga menyarankan, untuk mempertimbangkan BUMDes dan KUD menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani.
4. Para distributor dan kios masih belum memahami petunjuk teknis penyaluran secara utuh, dan untuk itu Satgassus menyarankan agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara intens melakukan sosialisasi akan aturan-aturan teknis penebusan kepada para distributor dan kios di propinsi NTT.
5. Kios dan distributor juga belum memahami kewajiban stok minimum di masing-masing gudang distributor dan kios. Untuk itu diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten untuk mengawasi secara intens keberadaan stok ini, dan juga agar PIHC segera memberikan akses jumlah stok di kios dan distributor kepada dinas perdagangan dan dinas pertanian kabupaten, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dan melakukan antisipasi jika stok tidak ada di kios dan distributor.
6. Masih banyaknya penolakan transaksi penebusan oleh Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan karena ketidaklengkapan administrasi. Hal ini sangat merugikan kios jika benar pupuk tersebut sudah disalurkan kepada petani.
Sekaitan itu Satgassus menyarankan, kepada Kementerian Pertanian RI untuk membuat petunjuk verval dimana sebelum transaksi penebusan diverifikasi oleh Tim Verval kecamatan, agar terlebih dahulu transaksi ini diverval oleh Tim PIHC. Tujuannya untuk memperbaiki dan melengkapi administrasi yang diperlukan sesuai standar yang ada, sehingga memastikan tidak adanya lagi penolakan keabsahan transaksi oleh Tim Verval Kecamatan.
Dalam kesempatan ini juga, Satgassus mendapatkan keluhan dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), bahwa mereka tidak lagi didukung operasional yang memadai ketika melaksanakan tugas pendataan petani dan verval transaksi penebusan pupuk bersubsidi.
Pada kesempatan tersebut, Satgassus meminta pada pemerintah kabupaten dan Kementerian Pertanian RI, untuk memberikan dukungan operasional yang cukup mengingat strategisnya peran PPL dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program pupuk bersubsidi ini, yang menggunakan metode digitalisasi dalam pendataan, penebusan, serta verval transaksi. (pr)
0 comments:
Posting Komentar