PAINAN, (GemaMedianet.com) I Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 terdapat kritikan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, di ruangan rapat DPRD setempat, Selasa (31/10/2023).
Dalam penyusunan APBD Tahun 2024 harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 supaya penyusunan dan pengelolaan keuangan dan anggaran terarah dan tepat sasaran.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru bicaranya Fetmadarni meminta pemerintah untuk secepatnya mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat memperhatikan kembali berbagai sektor-sektor strategis.
"Seperti sektor perekonomian, Tersedianya lapangan kerja Terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya UMKM, Perbaikan sarana dan prasarana umum yang terbengkalai, kemudahan perizinan dunia usaha yang tidak melanggar norma peraturan akan dapat mendorong kebangkitan sektor ekonomi masyarakat," jelasnya.
Kemudian lagi katanya, stimulus bagi pelaku dunia usaha yang dapat memberikan lapangan kerja yang banyak serta memberikan kontribusi besar terhadap PAD, Kelanjutan program kesehatan dengan sasaran meningkatkan ketahanan Kesehatan masyarakat, serta ketersediaan dan kemudahan mengakses fasilitas Kesehatan.
Selanjutnya Fraksi PDI PDI Perjuangan mengingatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel, transparan dan akuntabel dalam artian lebih luas dan tegas lagi, yakni mensyaratkan agar keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Karenanya, setiap kebijakan daerah harus mempertimbangkan beberapa dimensi seperti Dimensi politik, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi.
Khusus Bidang perencanaan dan pengganggaran, berdasarkan tinjauan terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan yang ada, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan harus lebih serius dalam menangani penanggulangan, pengentasan kemiskinan.
Jangan sampai terjadi anomali dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah kita, dimana anggaran untuk kesejahteraan masyarakat khususnya penanganan kemiskinan ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran kegiatan-kegiatan seremonial.
"Menurut kami perhatian pemerintah daerah pada aspek penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan akses layanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan revitalisasi pertanian, perikanan harus lebih ditingkatkan lagi," katanya.
Menyikapi rancangan program pembangunan yang akan diselenggarakan pemerintah daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan berberapa catatan seperti Pendapatan Daerah, Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Terkait belanja hibah, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar daftar penerima hibah betul-betul selektif dan diprioritaskan serta memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan serta langkah strategis dalam menyikapi prediksi inflasi global di tahun 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Aprial Abas, dihadiri Asisten III Pemkab Emira Ziswati, Anggota DPRD setempat, Sekwan Ikhsan Busra, Forkopimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wartawan dan LSM serta undangan lainnya .
Fraksi-fraksi DPRD Pessel terdiri dari delapan fraksi, yakni Fraksi i Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PDI P dan Fraksi Kebangkitan Karya Bangsa (PKB dan Berkarya).
(Don)
0 comments:
Posting Komentar