PPDB 2023 Kisruh Lagi, Ketua DPRD Padang Panjang Beserta Wali Kota dan Disdik Datangi Gubernur Sumbar

DATANGI GUBERNUR - Ketua DPRD Mardiansyah saat berdialog terkait kisruh PPDB dengan Gubernur Sumbar (Ist) 

PADANGPANJANG, (GemaMedianet.com) | Meski sudah masuk tahun ketiga, namun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini terus meninggalkan duka mendalam bagi para orangtua dan calon siswa.

Setidaknya kondisi itu tergambar di salah satu kota kecil namun berhawa sejuk, Kota Padang Panjang.

Kendati pengumuman PPDB jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan orangtua maupun Prestasi tahun ajaran 2023/2024 tingkat SMA/SMK di daerah ini telah selesai, namun kondisinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, tak henti menyisakan kekecewaan demi kekecewaan karena  banyak anak yang tak bisa sekolah.

Diantaranya, banyak anak yang masuk dalam jalur zonasi namun tak diterima. Uniknya sekolah yang posisinya dalam zonasi wilayah tempat tinggal mereka, justeru penuh diisi orang dari luar kota, bukan orang Padang Panjang.

Desi (52), salah satu orangtua siswa dari sekian banyak yang datang ke rumah dinas (Rudin) Ketua DPRD Padang Panjang karena anaknya juga tidak dapat masuk dalam jalur zonasi mengaku,  PPDB yang saat ini sudah masuk tahun ketiga, namun kekisruhan atau ribut tak kunjung berkurang.

"Jadi, buat saya ini adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah mengelola PPDB berbasis zonasi, serta mengantisipasi semua masalah yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan PPDB,” katanya saat mengadu ke rumah Ketua DPRD Padang Panjang, seperti dilansir dari  Sinyalnews.com.

Kekecewaan Desi cukup beralasan, dan memicu dirinya untuk mendatangi Rudin Ketua DPRD Padang Panjang mengadukan persoalan yang dialaminya.

"Kami sangat kecewa. Karena itu sekarang kami harus mengadu lagi ke wakil rakyat kami sebagai perpanjangan tangan kami masyarakat kecil ini," ungkapnya.

Melihat kondisi itu serta banyak pengaduan yang datang dari para orangtua, baik langsung maupun lewat telpon yang mendesak dirinya selaku ketua wakil rakyat, agar mencarikan solusi kisruh.yang semestinya tahun ini tak lagi terjadi .

Akhirnya kisruh tahunan ini mendapat perhatian serius dari Mardiansyah,

Ketua DPRD Padang Panjang notabenenya sebagai wakil rakyat yang telah diberi amanah. Mardiansyah selaku Ketua DPRD beserta Walikota dan Diknas bersepakat menemui Gubernur Sumatera Barat ke Kota Padang guna mencarikan solusi persoalan PPDB dari jenjang SMP ke SMA di Kota Padang Panjang.

“Alhamdulilah, gubernur mengizinkan menambah satu rombel di SMA 1 dan SMA 2 Padang Panjang serta menambah satu SMA lagi, yakni SMA 4 Padang Panjang,” kata Mardiansyah usai mengikuti pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Rabu (5/7/2023).

Pertemuan yang juga dihadiri Walikota Padang Panjang Fadly Amran,BBA Sekdako Sonny Budaya Putra dan jajaran Disdikbud setempat itu akhirnya dapat mencarikan solusi terhadap banyaknya lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA negeri.dan menjadi kegamangan para orangtua.

Dijelaskannya, untuk penambahan dua kelas baru tersebut nantinya akan memakai ruangan belajar di SKB dan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Sementara, untuk pembangunan SMAN 4 Padang Panjang maka pengadaan tanahnya dilakukan oleh Pemko Padang Panjang, serta pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Sumbar.

Atas kebijakan yang diberikan Gubernur Sumbar itu, Mardiansyah mewakili masyarakat Kota Padangpanjang mengucapkan terima kasih dan akan segera membahas dengan walikota, terkait pengadaan tanah untuk lokasi SMAN 4 Padang Panjang tersebut.

“Tahun ini saja, ada 1.719 siswa lulusan SMP, tetapi tidak semuanya tertampung di SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3. Sehingga, cukup banyak para orangtua yang mengeluh anaknya tidak bisa bersekolah di SMA negeri,” terang Mardiansyah, yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ke depan, lanjut Mardiansyah, dengan adanya penambahan rombel dan satu SMA Negeri ini tidak akan terjadi lagi permasalahan adanya anak Padangpanjang yang tidak bisa tertampung di SMAN negeri. (ph)

....share