PADANG, (GemaMedianet.com) | Tidak satu dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengantongi kartu pers saat ini. Bahkan, disinyalir ada juga PNS yang pemegang kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Kondisi itu membuat profesi jurnalis seperti di Sumatera Barat (Sumbar) merasa terusik dalam melaksanakan tugas peliputan berita.
Kenapa tidak, apabila PNS merangkap wartawan, analoginya sudah jelas, yang bersangkutan akan sulit berlaku Independen lagi. Jika sudah tak netral, tentu beritanya tidak akurat atau tidak berimbang lagi.
Hal ini sudah tentu berpotensi merugikan orang lain, ungkap beberapa awak media bertugas di Kota Padang, Sumbar, yang inisialnya tak ingin disebut.
Katanya, mana mungkin seorang PNS berani menyoroti atasannya, justru sebaliknya yang akan muncul hanya berita-berita yang bernuansa "Asalkan Bapak Senang" (ABS). Dan, pada akhirnya akan ada istilah baru dengan sebutan "Wartawan Peliharaan" (WP) yang dengan sengaja menabrak Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai rambu-rambunya pers .
"Oknum PNS yang mengantongi kartu wartawan tujuannya sudah jelas, mereka tidak ingin kinerjanya terusik. Atau, mungkin oknum PNS tersebut sengaja jadi wartawan sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat," ujar mereka lagi
Persoalan ini kemudian ditanggapi serius oleh Wakil Ketua Dewan Pers (DP) Periode 2019-2022. "Tidak boleh, kecuali PNS di TVRI, RRI, atau Antara," kata Hendry Ch Bangun, saat dihubungi awak media ini lewat WhatsApp, Jum'at (28/7/2023) seperti dikutip dari mediaportalanda.com.
Dan, khusus mengenai adanya oknum PNS yang menyandang predikat lolos UKW, dia meminta melaporkannya ke Dewan Pers.
"Laporkan saja ke Dewan Pers (DP), sertakan nomor kartu yang bersangkutan, nanti DP akan mencabutnya via Lembaga Uji yang memberi kartu tersebut," tegas Hendry.
Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir Dewan Pers getol melakukan sosialisasi mulai dari pusat hingga ke daerah, salah satunya ke provinsi Sumbar. Dalam sesi tanya jawab, persoalan oknum PNS jadi wartawan kerap menjadi sorotan. Kemudian dijawab dengan tegas oleh narasumber DPRD ketika sosialisasi di DPRD Sumbar, silahkan laporkan ke Dewan Pers (DP).
an/em)
0 comments:
Posting Komentar