PADANG, (GemaMedianet.com) | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mario Syah Johan mengaku telah cukup banyak menerima laporan terkait keluh kesah masyarakat pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024.
Apalagi menurut Anggota Komisi V DPRD Sumbar ini, persoalan PPDB yang terjadi hari ini, adalah persoalan PPDB yang terus berulang di setiap tahun.
"Jika masyarakat ribut, itu artinya ada masalah dalam pelaksanaan PPDB. Semestinya Pemprov Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar maupun pihak sekolah perlu memperhatikan kembali berbagai masalah yang masih saja ada di masyarakat tahun sebelumnya, hingga akhirnya bisa memunculkan sebuah solusi untuk PPDB tahun ini," kata Anggota DPRD asal Daerah Pemilihan (Dapil) 7 meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Solok ini, Minggu (9/7/2023).
Mario melanjutkan, PPDB merupakan regulasi pusat, namun tiap daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan kondisi khas tiap daerah dengan berpedoman pada regulasi yang ada
BACA JUGA : Forum Anak Nagari Nanggalo Tenggat Pemprov Beri Solusi Sebelum Tanggal 10 Juli 2023
Oleh karena itu, Mario menekankan, sangat penting melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun, agar setiap warga negara, tanpa diskriminasi, dapat mengenyam pendidikan.
"Bukankah tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan? Tetapi jika pihak dinas pendidikan maupun sekolah tidak mampu untuk mencarikan solusi terhadap persoalan yang terjadi pada PPDB ini, maka kami dari DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PPDB," tegas Mario yang dikenal luas memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan ini.
BACA JUGA : Anak-anak Pintar Terhalang Zonasi, Forum Anak Nagari Nanggalo Demo ke Disdik Sumbar
Terakhir, Mario juga mewarning, jika nanti ada terbukti kepala sekolah yang bermain atau kongkalikong dengan Panitia PPDB, gubernur diminta agar yang bersangkutan dicopot saja.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar