Dipicu Pemberhentian KRK, Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Lumpuh

PADANG, (GemaMedianet.com) | Setelah Demo Buruh yang terjadi pada Rabu lalu (4/1/2023) pagi, dengan mendatangi kantor Koperbam dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur.

Hari ini buruh secara spontan kembali mendatangi kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur untuk mendesak ketua pengurus Koperbam membatalkan pemberhentian secara sepihak Kepala Regu Kerja (KRK) yang mereka nilai zalim dan sewenang-wenang.

Pasalnya, keputusan yang diambil oleh ketua pengurus tidak mendasar, selain masih berstatus quo, juga tidak melalui seleksi tim yang melibatkan pihak terkait di kawasan pelabuhan Teluk Bayur dan sarat dengan KKN.

"Karena itu pagi ini kita kembali datang secara damai meminta KSOP Teluk Bayur untuk mendesak ketua pengurus Koperbam segera membatalkan pemberhentian KRK secara sepihak," kata beberapa perwakilan dihadapan salah seorang kepala seksi di KSOP Teluk Bayur, Koni, Sabtu (14/1).

BACA JUGA : Gelar Aksi Solidaritas Pemberhentian KRK, Buruh Demo Koperbam Sampaikan Tujuh Tuntutan

Terkait pertemuan itu, salah seorang KRK Masril membenarkan pertemuan dengan KSOP tersebut. 

"Ya, dalam pertemuan itu kita mendesak KSOP bahwa ketua pengurus Koperbam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian terhadap KRK, karena ketua pengurus masih berstatus ketua terpilih dan belum di-SK-kan serta belum dilantik oleh Tiga Pembina Koperbam, yakni KSOP Kelas II Teluk Bayur, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang serta Dinas Tenaga Kerja Kota Padang," tuturnya usai menghadiri pertemuan.

Dia menyebut, yang membuat buruh marah, ketua pengurus Koperbam masih melakukan manuver murahan, salah satunya memberhentikan KRK tanpa melibatkan pembina alias semau gue saja.

Masih menurut dia, sudah menjadi rahasia umum di tengah para buruh, bahwa pengangkatan anggota baru oleh ketua pengurus Koperbam belum lama ini juga merupakan sanak famili dari oknum pengurus.

"Ini sudah keterlaluan. Kerjanya cuma membuat rusuh dan tidak nyaman bagi anggota Koperbam dan buruh," tukasnya.

Masril juga menekankan, bahwa ketua pengurus Koperbam belum sah karena belum ada SK dan belum dilantik.

"Hanya ada tiga pembina Koperbam yang melantik pengurus Koperbam, yaitu KSOP Kelas II Teluk Bayur dan Pemerintah Kota Padang yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang serta Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. Dan itu belum terlaksana sampai sekarang," ungkapnya kembali.

Usai menyampaikan desakan terhadap KSOP Teluk Bayur, para buruh selanjutnya melakukan "sweeping" terhadap aktifitas KRK baru di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur tersebut.

Walhasil, tidak satu pun KRK-KRK Baru itu melakukan aktifitas bongkar muat terhadap kontainer beras dari kapal asing yang bersandar di pelabuhan dahulunya bernama Emmahaven dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893.

Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor dari dan ke Sumatera Barat.

Dari informasi yang dihimpun dari sumber layak dan dipercaya di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, kerugian operasional akibat tidak adanya aktifitas bongkar muat itu berkisar Rp.450 juta per harinya.

Terkait hal itu, ketua pengurus Koperbam ketika dikonfirmasi di kantornya tidak berada tempat.

Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Pelabuhan Teluk Bayur.

(em)

....share