PADANG, (GemaMedianet.com) | Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat tak jarang baru selesai dikerjakan selain tak sesuai harapan juga sudah mengalami kerusakan. Kondisi ini disinyalir telah berlarut-larut dari tahun ke tahun.
Kondisi itu memantik tanggapan serius dari Anggota DPRD Kota Padang Muharlion, yang sebelumnya mengarahkan pokok-pokok pikirannya (Pokir) sebagai anggota DPRD untuk pembangunan jalan lingkung di kawasan tersebut.
"Pasca Pandemi COVID-19, tak jarang untuk mendapatkan pekerjaan kontraktor yang mengikuti tender melakukan tawaran terjun payung. Untuk mendapatkan pekerjaan kontraktor tak segan-segan menawar terendah dari 27 hingga 30 persen," kata Muharlion ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jum'at (16/9/2022).
Menurutnya, semestinya jika dengan tawaran yang sudah dibuat sedemikian, maka kontraktor tidak lagi beralasan untuk tidak bekerja sesuai kontrak yang ada.
Di sisi lain, untuk pembangunan infrastruktur sebagai anggota DPRD Kota Padang sesuai tugas dan fungsinya dalam budgeting telah berjuang agar penganggarannya maksimal.
"Apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di wilayahnya telah kita dukung melalui pokir dengan anggaran maksimal," ujarnya.
Tentu setelahnya untuk pelaksanaannya, anggaran infrastruktur itu dititipkan di dinas terkait dan memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Padang.
Semestinya, sebut Muharlion, DPRKP hadir dalam pengawasan sejak pekerjaan dimulai, bukan ketika hanya pekerjaan bermasalah.
"Ini beberapa hal mungkin perlu ke depannya yang perlu diperbaiki dari DPRKP Kota Padang dalam hal ini bidang terkait," tuturnya dengan nada kecewa.
Sementara Kepala DPRKP Kota Padang melalui Kepala Bidang Perumahan Masdalila Ola ketika dikonfirmasi enggan memberikan tanggapannya.
Hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban dari sang kabid, baik konfirmasi melalui telepon maupun pesan whatsapp.
(mz)
K
0 comments:
Posting Komentar