PADANG, (GemaMedianet.com) | Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (23/8/2022).
Dalam aksi damainya mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Diketahui, jumlah guru yang tergabung pada FGLPG mencapai 1.228 orang, dan sudah lama mengabdi sebagai guru honorer di berbagai sekolah di Kota Padang.
Untuk itu pendemo juga meminta DPRD memperjuangkan aspirasi mereka agar seribuan guru honorer diangkat, serta menjembatani masalah ini dengan Wali Kota Padang.
"Sebelumnya kami telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, namun tak kunjung ada pernyataan yang jelas terkait nasib para guru honorer," kata Koordinator Aksi Damai FGLPG Kota Padang Imron di halaman kantor DPRD Padang.
BACA JUGA : Mario Syahjohan Sesalkan Pemda Solok Selatan Tak Ajukan Formasi ASN PPPK Tahun 2022
Nasib guru honorer kini kian terancam, setelah diketahui bahwa di tahun 2023 mendatang Pemko Padang tidak lagi memasukkan anggaran untuk pembayaran gaji bagi guru honorer tersebut.
"Jika di tahun 2023 kami tidak digaji lagi, apa yang akan kami makan nanti? Untuk itu kami ingin keadilan. Dan solusinya adalah pengangkatan guru dengan status PPPK," desaknya.
Demo ratusan guru honorer itu akhirnya diterima kedatangannya oleh Ketua DPRD Padang Syafrial Kani yang didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Amril Amin, serta sejumlah anggota dewan.
Di saat bersamaan kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Padang yang diagendakan hari itu tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap KUPA PPAS P Tahun 2022 juga urung terlaksana karena ketidakhadiran Wali Kota Padang, Hendri Septa.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar