Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Sambangi Pucuk Pimpinan ABPEDNAS Jawa Barat

CIANJUR, (GemaMedianet.com) | Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Sumartono dan Sekretaris Kabiro Radar BI di Kabupaten Cianjur Chaerul As'ai, S.Pdi menemui pucuk pimpinan sekaligus salah satu pendiri  Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Jawa Barat H. Olih Solihin.

Kegiatan itu dilangsungkan di Aula Green Hill Penyaweuyan,  Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Minggu (24/4/2022) Malam.

Seperti diketahui, nama-nama pendiri ABPEDNAS itu diantaranya H. Deden, H. Olih Solihin, Indra, H. Yunan dan Yedi.

Pada sesi wawancara itu turut hadir Ketua Srikandi ABPEDNAS Jawa Barat Ecin Kuraesin dan Ketua LBH Adenas Sofian SH.

H. Olih Solihin di kesempatan itu mengatakan, cikal bakal ABPEDNAS bermula di Cianjur pada tahun 2005 dengan nama Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa.

"Saat itu sekitar tahun 2005 ada kejadian di salah satu desa di Cianjur dimana seorang Kepala Desa memberhentikan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan, karena Kepala Desa dan BPD memiliki kedudukan yang setara, keduanya diangkat berdasarkan SK Bupati dan sama-sama melalui proses pemilihan," ujar Olih.

Sejak saat itu dirinya mulai terpanggil untuk membentuk wadah organisasi bersama H.Deden (sekarang Ketua Umum ABPEDNAS Pusat) dan H Yedi.

"Kita mulai berembuk, merumuskan dan merealisasikan Paguyuban BPD pada tahun 2005, yang menjabat sebagai ketua yaitu H Deden," terangnya.

Lalu setelah lengkap semua unsur keorganisasian barulah dilaunching di Desa Sirnagalih, Kecamatan Kota.

"Alhamdulillah, launching ketika itu dihadiri oleh Cecep Muchtar Bupati Cianjur saat itu," lanjut Olih.

Hingga akhirnya pada 2013, Paguyuban BPD secara resmi berganti nama menjadi ABPEDNAS. Selama kurun waktu 2005 hingga 2013, pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi ke tiap-tiap desa di Jawa Barat dengan biaya mandiri.

Respon Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat pada saat itu sungguh bagus. Bahkan dalam setiap kegiatan ABPEDNAS, gubernur selalu memfasilitasinya di pendopo, bahkan diberi sebuah gedung yang diberi nama Gedung Sanggabuana dan diagendakan tiap hari sabtu.

"Alhamdulillah, hingga saat ini ABPEDNAS sudah terbentuk di 22 provinsi," jelasnya lagi

Menyikapi dualisme organisasi yang berkembang akhir-akhir ini, ABPEDNAS memandang wajar kalau ada organisasi yang mirip seperti ADPEDNAS. Hal itu sah-sah saja, dan memang UUD 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.

Jadi tugas dan fungsi ABPEDNAS adalah menampung aspirasi dan menyampaikan informasi, tentunya berkenaan dengan kepentingan organisasi dan kemaslahatan masyarakat secara umum, tuturnya Olih lagi.

Lebih lanjut Olih menyampaikan, program rutin yang dilakukan ABPEDNAS salah satunya adalah Saba Desa, yaitu kunjungan ke desa secara langsung mencari informasi yang akurat dan memberikan masukan dan solusi apabila ada permasalahan-permasalahan.

Sedangkan untuk keanggotaan, di ABPEDNAS itu terbagi beberapa kategori. Pertama adalah, anggota yang berasal dari unsur BPD. Lalu ada anggota kehormatan, itu bisa dari tokoh masyarakat baik itu pejabat pemerintahan atau pegawai profesional. Kemudian, ada dewan penanggung jawab. Kalau di tingkat kabupaten itu bupati, dan seterusnya ada dewan penasihat".

Beberapa hal yang pernah dilakukan ABPEDNAS untuk mensejahterakan anggotanya antara lain berhasil mengajukan kepada gubernur tentang anggaran bantuan per tahun untuk operasional BPD se Jawa Barat dan telah terealisasi hingga kini," tuturnya Olih.

Sementara itu, Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Sumartono mengapresiasi kinerja ABPEDNAS sebagai organisasi yang peduli dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa.

"Saya berpendapat bahwa peran ABPEDNAS tidak main-main dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terbukti dengan dikabulkannya pengajuan penambahan bantuan dana per tahun untuk operasional BPD sebesar 5 juta rupiah oleh Gubernur Jawa Barat," ujar Dedi Prima.

Dikatakan, Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan bantuan keuangan kepada BPD melalui bantuan keuangan provinsi ke seluruh desa di Jawa Barat dan ini berkat upaya yang dilakukan oleh ABPEDNAS Jawa Barat Pimpinan H. Olih Solihin," pungkasnya.

Program Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang ADENAS

Di tempat yang sama, salah satu divisi di ABPEDNAS adalah Lembaga Bantuan hukum (Legal), menurut Ketua ADENAS Nasional Sofyan SH dalam keterangannya menyatakan, bahwa divisinya memiliki beberapa program.

Untuk program jangka pendek yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pengertian hukum. Lalu program jangka menengahnya, adalah memberikan pelatihan secara berkala dan kontinu. Sedangkan program jangka panjangnya, adalah membentuk klinik hukum di setiap desa.

"Berdirinya ADENAS itu pada Februari 2022, dasar pembentukannya adalah mengingat betapa banyak permasalahan hukum yang terjadi di tingkat desa. Kita sudah konsolidasi dengan Pengadilan Negeri Cianjur dan ternyata ada kesamaan visi dan misi sehingga terjadi sinkronisasi," ujar Sofyan.

(AJ)

....share