SOLOK SELATAN, (GemaMedianet.com)| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan sangat menyesalkan sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar tidak mengajukan usulan formasi tahun ini untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu kabupaten dan kota di Sumbar yang tidak ada mengajukan ASN PPPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yakni Kabupaten Solok Selatan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, selain Solok Selatan masih ada dua kabupaten/kota tidak mengajukan usulan formasi PPPK ke Kemenpan, yakni Mentawai, dan Padang.
"Sebagai putera daerah dan mewakili Solok Selatan di DPRD Sumbar, kami sangat menyesalkan Pemerintah Daerah Solok Selatan tidak ada mengajukan ASN PPPK ke Kemenpan RB," kata Mario Syahjohan melalui pesan WhatsApp ketika dikonfirmasi, Minggu (24/4/2022).
Mario juga sangat menyangkan sekali, tidak adanya keinginan dari Pemerintah Daerah Solok Selatan untuk mengajukan formasi PPPK tahun 2022. Itu artinya tidak ada harapan lagi bagi masyarakat yang telah mengabdi sebagai honorer puluhan tahun untuk menjadi PPPK.
Padahal, sesuai undang-undang, PPPK itu juga adalah ASN. Kehadiran PPPK ini adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah honorer, dan daerah diminta untuk menuntaskan honorer hingga tahun 2023.
Menurutnya, tidak logis pula alasan Pemerintah Daerah Solok Selatan yang menggeneralisir bahwa PPPK itu membebani APBD.
Sebaliknya, Mario menilai tidaklah tepat pula di tengah kondisi Pandemi sekarang ini, jika untuk pembelian mobil dinas Pajero dan Camry sebagai kenderaan dinas bupati dan wali ada dananya.
“Apalagi pembelian mobil dinas baru itu juga bukan kebutuhan yang mendesak di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Saya juga sangat menyayangkan alasan beban APBD tersebut," tekan Mario yang juga Anggota Komisi II DPRD Sumbar ini.
Tak hanya itu, Pemerintah Daerah Solok Selatan juga akan membangun rumah dinas bupati yang dianggarkan pula tahun ini. Padahal, jika dilihat ke belakang selama 18 tahun terakhir kepala daerah yang silih berganti memimpin Solok Selatan (Solsel), lebih memikirkan anggaran untuk pembangunan daerahnya daripada untuk membangun rumah dinasnya.
"Ternyata juga akan diprioritaskan yang tidak ada urgensinya justeru di saat ekonomi masyarakat sekarang sedang berjuang di saat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap sulitnya ekonomi. Harusnya ASN PPPK yang harus jadi prioritas daerah," pungkas Mario. (mz)
K
0 comments:
Posting Komentar