15 Maret 2022

Ketua DPRD Sumbar Supardi Sambut Hangat Audiensi Politik Hukum Mahasiswa Unitas Padang

Mahasiswa Unitas Padang Pelajari Teori dan Praktek Mata Kuliah Politik Hukum


PADANG, (GemaMedianet.com) | Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Kedatangan mahasiswa dalam rangka audiensi guna mensingkronkan teori dan praktek mata kuliah politik hukum itu disambut hangat oleh ketua DPRD Sumbar Supardi di ruang khusus II gedung DPRD setempat, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPRD Sumbar Supardi di kesempatan itu mengaku senang
dengan kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum (F-Huk) Unitas Padang yang ingin belajar mata kuliah politik hukum.

Untuk itu, Supardi menyarankan mahasiswa F-Huk Unitas Padang untuk sering melakukan diskusi hukum, baik di dalam dan luar kampus.

"Dengan banyak melakukan diskusi akan menambah pengetahuan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakannya, DPRD sebagai lembaga politik memiliki tiga fungsi pentng yakni fungsi pengawasan, anggaran (budgeting) dan legislasi.

Sekaitan fungsi legislasi, lanjutnya, sudah banyak peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pihaknya perlu mendorong pengawasan terhadap perda-perda yang sudah ditetapkan tersebut. Begitu juga terhadap pengawasan RPJMD Sumbar, banyak soal yang perlu diawasi.

Tak hanya itu, Supardi juga mendorong mahasiswa untuk melek informasi dan memberikan masukan dalam segala bidang di Provinsi Sumatera Barat, karena mahasiswa merupakan generasi perubahan dan kalangan intelektual di tengah masyarakat. 

"Coba saya tanya, adakah adek- adek mahasiswa melek misalnya soal rencana konversi Bank Nagari jadi Bank Syariah," tanya Supardi.

Sementara Ketua Senat Unitas Padang Boiziardi mengatakan, tujuan pihaknya membawa mahasiswa F-Huk Unitas belajar mata kuliah politik hukum ke DPRD Sumbar, guna melihat teori dan praktek selama di kampus untuk terus dikembangkan.

"Kita melihat dan mendiskusikan soal politik pembentukan Perda Provinsi Sumbar, karena politik hukum dinilai berperan selama proses itu berlangsung," ujar Boiziardi.

Pantauan awak media, puluhan mahasiswa Unitas yang datang itu secara bergantian melakukan pertanyaan kepada ketua DPRD Sumbar Supardi. Diantaranya Kurnia Lestari yang mempertanyakan syarat formil Perda, sedangkan Ramadani sekaitan masalah politik dan hukum. (r)

#Editor : Uki Ratlon

0 comments:

Posting Komentar

PRAKIRAAN CUACA

eqmap

SOLOK SELATAN

Iklan

POLDA SUMBAR

iklan

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Iklan KPU Pesisir Selatan

iklan

Terkini

Iklan

FACEBOOK - TWEETER

Iklan

BUMN

Iklan

REMAJA DAN PRESTASI

Iklan

iklan

Arsip Blog