PADANG, (GemaMedianet.com) l Anggota DPRD Kota Padang Zalmadi, S.Hum berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama bedah rumah di Rimbo Tarok Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji agar disikapi secara serius oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Padang.
Zalmadi menegaskan, warga yang menjadi penerima manfaat bedah rumah adalah mereka yang memenuhi syarat untuk ikut dalam program rumah tak layak huni (RTLH).
Tentu, apa yang mereka terima lewat program bedah RTLH tersebut berdampak pada perubahan kondisi rumah mereka pasca direhab.
"Artinya dari status rumah tak layak huni terjadi perubahan menjadi rumah layak huni," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Padang ini usai menghadiri rapat paripurna beragendakan pelantikan anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (7/2/2022).
Apa yang menjadi keluhan sejumlah warga Rimbo Tarok itu telah dilakukan peninjauannya oleh Anggota DPRD Zalmadi bersama kontraktor pelaksana, kabid, kasi dan staf DPRKP Kota Padang, awal Februari lalu.
"Pihak DPRKP tentu perlu tahu kondisi yang terjadi di tengah masyarakat terhadap pelaksanaan program bedah RTLH tersebut. Anggaran yang mereka tahu program bedah rumah itu sebesar Rp25 juta per unit, dan ketika itu tidak jadi tentu hal itu menjadi pertanyaan bagi warga," ujar Zalmadi.
Begitu juga anggota DPRD, hanya tahu jika pokok-pokok pikiran (pokir) untuk bedah rumah senilai Rp25 Juta itu berada di DPRKP Kota Padang.
BACA JUGA : Warga Rimbo Tarok Kecewa Rehab RTLH Tak Sesuai Harapan
Menurunya, dengan telah melihat kondisi lapangan secara bersama itu, tentu kembali lagi kepada DPRKP Kota Padang sebagai pengelola proyek untuk menindaklanjuti persoalan yang ada.
"Jika ini abai maka bisa menjadi temuan tim pemeriksa, bisa inspektorat bisa pula BPK RI. Bisa pula LSM, media dan pihak berkepentingan lainnya. Dan jika berkembang ke ranah hukum, maka silahkan bertanggung secara hukum," tukasnya.
Seperti diketahui, peninjauan kondisi lapangan oleh Anggota DPRD Zalmadi bersama kontraktor pelaksana, kabid, kasi dan staf DPRKP Kota Padang, awal Februari lalu dipicu oleh banyaknya keluhan warga terhadap program bedah RTLH di bawah satuan kerja DPRKP Kota Padang.
Warga di Rimbo Tarok Kelurahan Gunung Sarik mengaku kecewa program bedah RTLH tak menjadikan rumah mereka menjadi layak huni, tetapi justeru malah sebaliknya. (mz)
K
0 comments:
Posting Komentar