Transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) penting untuk dilihat tidak hanya dari sudut pandang hukum supply-demand. Lebih dari itu, EBT pada gilirannya akan melahirkan berbagai konsekuensi baru secara geopolitik yang juga akan berdampak pada aspek sosial politik domestik.
Karenanya berbagai pihak, terutama masyarakat pers nasional, perlu ikut mengawal persoalan transisi energi sedari dini.
Demikian disampaikan Ketua Panitia HUT ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Khalid Zabidi, dalam keterangannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (5/2/2022) siang.
Khalid mengatakan, untuk membahas persoalan transisi energi ini, JMSI akan menggelar seminar khusus mengenai dampak geopolitik EBT di arena HUT ke-2 JMSI di Hotel Plaza Kubra, Jalan Supu Yusuf, Kendari.
"Perspektif geopolitik dari transisi energi menuju EBT akan dibahas Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan dan Gerakan Net Zero di Kadin Indonesia, Muhammad Yusrizki," ujar Khalid yang bersama Sekjen JMSI Mahmud Marhaba dan rombongan tiba di Kendari pada Sabtu siang.
Judul presentasi Muhammad Yusrizki juga amat tegas, yakni "Dekarbonisasi, Transisi Energi, dan Energi Baru Terbarukan dalam Kerangka Geopolitik" yang menekankan arti penting persoalan ini terutama di arena Pemilu 2024.
Muhammad Yusrizki adalah alumnus ITB dan juga salah seorang Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Ia dikenal sebagai praktisi energi dengan segudang pengalaman bisnis dan profesional, termasuk di sektor industri dan jasa keuangan.
Selain menghadirkan narasumber dari Kadin Indonesia, sambung Khalid lagi, pihaknya juga turut mengundang Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Haji Maming sebagai pembicara.
Pengusaha dan mantan bupati yang kini menjabat sebagai Bendahara Umum PB Nahdlatul Ulama itu juga dikenal sebagai praktisi energi di tanah kelahirannya di Kalimantan Selatan.
Khalid berharap, seminar transisi energi ini akan memperkaya perspektif pemilik perusahaan pers yang bergabung dalam JMSI dan wartawan yang bekerja di perusahan-perusahan pers tersebut.
"Tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara dengan sumber energi melimpah. Sudah sepantasnya masyarakat pers nasional memberikan perhatian khusus mengenai energi agar keberlimpahan yang kita miliki itu dapat digunakan maksimal untuk kemajuan rakyat, bangsa, dan negara," demikian Khalid.
Tentang JMSI
JMSI dideklarasikan di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 8 Februari 2020 silam.
Organisasi perusahaan pers ini telah memiliki pengurus di 31 provinsi di tanah air. Pada tanggal 10 Januari 2020, secara resmi JMSI menjadi salah satu konstituen Dewan Pers.
SK mengenai hasil verifikasi JMSI diserahkan langsung Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun kepada Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam sebuah upacara sederhana di Bandung, Jawa Barat, pada 21 Januari 2022.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hadir dan menyaksikan penyerahan SK Dewan Pers itu. (r)
K
0 comments:
Posting Komentar