Pembangunan Embung Lasung Batu Disorot, Mario Syah Johan Minta Pejabat Berwenang Lebih Transparan dan Proaktif

SOLOK SELATAN, (GemaMedianet.com) | Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syah Johan meminta pejabat berwenang dalam hal ini Kasatker dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk lebih transparan dan proaktif kepada publik dalam menginformasikan kegiatan pembangunan fisik di bawah kewenangannya.

Wakil rakyat milenial ini sepertinya gerah dengan laporan  yang ia terima sekaitan progres kegiatan proyek Pembangunan Embung Lasuang Batu Kabupaten Solok Selatan yang berjalan belum sesuai dengan harapan.

"Jangan sampai image negatif muncul di tengah masyarakat, bahwa setelah pelaksana terima uang muka ternyata hanya mampu mengerjakan sekedarnya," ujar Mario.

Pasalnya, proyek dengan pagu anggaran senilai Rp.13,5 Miliar tersebut selain mengalami keterlambatan, bobot pekerjaan Pembangunan Embung Lasuang Batu yang dimenangkan oleh PT Fera Yanesha Ramadhan asal Pekanbaru, Riau itu juga belum maksimal.

"Kasatker, PPK dan atau PPTK seharusnya lebih terbuka untuk memberikan informasi ke publik. Terlebih lagi, perihal keterbukaan informasi publik saat ini bukanlah sebuah hal yang aneh bagi seorang pejabat terutama pada kegiatan yang berdampak pada masyarakat luas," kata anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi pembangunan ini kepada GemaMedianet.com melalui pesan WhatsApp-nya, Senin (22/11/2021).

Tak hanya itu, Mario Syah Johan juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok Selatan untuk tidak lepas tangan terhadap proyek yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Meski proyek pembangunan fisik tersebut berasal dari dana APBN, tetapi pekerjaan tersebut berada di wilayahnya

"Seharusnya bupati turun tangan, menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, proyek pembangunan fisik itu berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan," tegasnya.

Mario mencontohkan perihal ganti rugi tanah, yang jika belum tuntas juga oleh Pemda harusnya dianggarkan oleh bupati segera.

"Ini terkesan bupati tidak peduli dengan kegiatan yang bersumber dari dana APBN. Sementara daerah kita masih sangat membutuhkan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat," tukasnya.

Terkait harapan Mario itu, Bupati melalui Kepala Dinas PU Yolly Hirlandes Putra ketika dikonfirmasi mengaku tak bisa banyak berkomentar banyak, karena menyangkut kewenangan pengelolaan.

"Ya,  benar berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, namun kita terbentur dengan persoalan kewenangan. Meski demikian, kita tetap menjalin koordinasi dengan pihak BWSS V Padang dan menanyakan progres kegiatan tersebut," tuturnya.

Terkait ganti rugi, Yolly menegaskan bahwa hal itu tidak ada persoalan lagi, karena sudah tuntas pada Bulan Juni lalu.

"Kita sudah selesaikan persoalan ganti rugi, sekitar bulan Juni lalu semuanya sudah tuntas," katanya.

Sementara Kepala Satuan kerja (kasatker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Batanghari Provinsi Sumbar, Rizki ketika dihubungi melalui telepon selulernya masih belum memberikan jawaban.

Begitu juga dengan PPK kegiatan tersebut, Nasrul ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Bahkan konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp-nya hingga berita ini diturunkan juga belum memberikan jawaban.

Terkait hal itu, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait.

Seperti diketahui, Mario Syah Johan beberapa waktu lalu bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat berjuang ke Jakarta, untuk mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk Pembangunan Embung Lasuang Batu di Kabupaten Solok Selatan.

Gayung bersambut Pembangunan Embung mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Untuk pembangunan Embung Lasuang Batu yang berada di kawasan Jorong Lasuang Batu Nagari Kapau Alam Pauh Duo Nagari Kecamatan Pauh Duo dialokasikan anggaran sebesar Rp.13,5 Miliar. Sayang, hingga kini proyek tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan. (mz)

....share