PADANG, (GemaMedianet.com) | Tanggal 1 Oktober tahun ini merupakan tahun kedua masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) memperingati hari jadi provinsi (HJP), dengan usia telah menapaki usia ke-76.
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, penetapan tanggal 1 Oktober 1945 sebagai HJP dilakukan setelah melalui proses panjang kajian dan pembahasan.
“Semua itu tidak terlepas dari perjalanan sejarah Sumatera Barat sebagai satu kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga diambil satu titik atau momen penting yang menjadi dasar penentuan hari jadi yang disepakati dan diterima oleh semua pihak,” ucapnya.
Dikatakan, dalam usia yang ke-76 ini, banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam peradaban kehidupan masyarakat Sumbar. Kendati demikian, tidak sedikit pula kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi bersama
Oleh karena itu, peringatan HJP, bukan sekedar untuk euforia sejarah. Namun hendaknya menjadi titik balik evaluasi dalam penataan pembangunan untuk membawa Sumbar lebih maju lagi.
Kondisi saat ini, lanjutnya, masih banyak yang harus dibenahi. Sumbar masih ketinggalan dalam banyak hal. Cita-cita mewujudkan Sumbar yang madani maju dan sejahtera berbasis sumber daya manusia yang agamais belum seutuhnya dapat diwujudkan.
"Dalam usia yang ke-76 ini, masih banyak yang perlu dibenahi. Diantaranya kemiskinan yang masih cukup tinggi 6,56 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,88 persen, dan indeks daya saing daerah berada pada urutan terbawah dengan score 0,0208," ungkap Supardi.
Terkait hal itu, Supardi menyebut, dibutuhkan usaha bersama untuk mewujudkan Sumbar Madani yang Sejahtera.
Rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi Sumatera Barat ke-76, dihadiri langsung Gubernur Sunbar serta semua komponen, termasuk OPD, dengan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
Merunut ke belakang, Sumbar dulunya adalah daerah “industri otak”. Melahirkan SDM berkualitas yang telah menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional dan internasional. Banyak tokoh-tokoh bangsa yang lahir dari Bumi Sumatera Barat.
“Hal itu tak terlepas dari adanya sistem pendidikan yang maju dan terintegrasi dengan pembangunan karakter. Namun dalam beberapa dekade pendidikan di Sumbar mulai tertinggal dari daerah lain, dan beralih ke tempat lain, sehingga tidak lagi menjadi daerah tujuan utama untuk menuntut ilmu pengetahuan,” katanya.
Dari sisi semangat dan cita-cita “Kembali ke Nagari” dalam artian harfiah, menurut Supardi juga masih jauh dari harapan. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan dukungan kembali ke nagari belum dapat dimaksimalkan. Falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sudah mulai tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi informasi.
“Nilai dan norma ABS-SBK sudah jarang dipublikasikan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Begitu juga dengan peran dan fungsi “Tigo Tungku Sajarangan” sudah mulai terabaikan. Banyak keputusan strategis yang berkaitan dengan masyarakat, terkadang tidak melibatkan unsur penting tersebut,” ujarnya.
Selain itu, beber Supardi, HJP sebagai hari lahir daerah belum menggema di tengah masyarakat dan instansi pemerintah daerah. Bahkan, banyak penyelenggara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak tahu.
“Gaung HJP belum membahana, belum terlihat memberikan nilai dan makna yang dapat mengilhami. Pemerintah daerah perlu lebih membumikan semangat agar menumbuhkan semangat dan rasa cinta dan rasa bangga sekaligus sebagai sumber motivasi membangun daerah,” tegasnya.
Ditambahkan Supardi, refleksi tersebut diharapkan menjadi bahan renungan bersama bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan dan dibenahi. Sehingga cita-cita mewujudkan Sumbar yang madani, maju dan sejahtera berbasis SDM yang agamais dapat dicapai.
Terakhir, Supardi kembali berharap, peringatan HJP menjadi momentum untuk bangkit dan lepas dari ketertinggalan.
Dalam paripurna ini juga hadir secara virtual tokoh nasional Buya Syafii Maarif dan mantan Menteri Kelautan Prof. Dr. Ir. Rahmin Dahuri, guna memberikan pandangan serta masukan untuk kemajuan Sumbar. Sedangkan dua tokoh lainnya hadir secara luring, yakni Prof. Dr. Helmi, akademisi dari Universitas Andalas, dan tokoh adat Yus Datuak Perpatiah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di kesempatan itu juga memberikan penghargaan pada kabupaten/kota yang dianggap berhasil mengembangkan Koperasi dan koperasi syariah. Kemudian ada anugerah kebudayaan pada individu serta kelompok yang melestarikan dan memajukan bidang adat dan penelitian, kesenian, cagar budaya.
Peringatan HJP Sumbar ini juga ditandai dengan pemotongan kue berbentuk rangkiang. Potongan pertama oleh gubernur diberikan kepada anggota DPRD RI, Muslim M. Yatim. Sedangkan potongan kedua oleh Ketua DPRD Supardi diberikan kepada Kapolda Sumbar. (em)
K
0 comments:
Posting Komentar