PADANG, (GemaMedianet.com) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPBD Prov. Sumbar) tahun ini kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).
Kegiatan terbagi dalam delapan angkatan dengan total peserta sebanyak 920 orang, dan terbagi ke dalam masing-masing angkatan sebanyak 120 peserta.
Untuk Angkatan I Bimtek Jitu Pasna yang dijadualkan berlangsung selama empat hari mulai 6-9 September 2021, dibuka di Grand Basko Hotel Padang.
Kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, aparatur nagari, desa, atau kelurahan, relawan penanggulangan bencana serta dari kalangan jurnalis.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviyondri mengatakan, bimbingan teknis bertujuan untuk melatih peserta agar mampu membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca kebencanaan mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan dokumen.
“Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam satu sampai empat hari setelah kejadian bencana terjadi,” katanya, Selasa (7/9/2021).
Semakin cepat dokumen disusun, sebutnya, maka semakin cepat pula dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana bisa diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga bantuan pun bisa cepat turun.
Dia menyebut, belajar dari pengalaman bencana yang ada di Sumbar, semakin lama dokumen kebutuhan pasca bencana disusun, maka semakin rawan dengan kepentingan tertentu.
"Ada pihak-pihak tertentu, yang ingin namanya dimasukkan ke dalam data orang yang terdampak bencana. Tujuannya agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal, orang tersebut tidak berhak menerima bantuan," terangnya.
Oleh karena itu, salah satu hal perlu diantisipasi dengan mengikuti pelatihan ini, adalah menghindari terjadinya potensi sedemikian rupa.
Dengan demikian, peserta diharapkan dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan valid dan lengkap.
Selain itu, katanya lagi, banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai bencana seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Penyebabnya masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung-jawab melakukan pendataan itu.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta yang kebanyakan merupakan aparatur di daerahnya dapat melakukan itu, jika sewaktu-waktu bencana terjadi.
“Kita tidak menginginkan bencana terjadi, tapi kita harus melakukan mitigasi, bersiap-siap jika itu terjadi sewaktu-waktu,” katanya.
Seperti diketahui, bimtek telah berlangsung setiap tahun sejak tahun 2017. Banyak manfaat yang diberikan seperti aparat yang berada di daerah bisa menghitung kebutuhan pasca bencana, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan bantuan yang tepat.
Selain itu, lewat data kebutuhan pasca bencana yang didapat petugas, juga bisa diinformasikan kepada jurnalis sehingga informasi bisa sampai lebih cepat, tukasnya. (r)
K
0 comments:
Post a Comment