Pesantren Ramadhan tahun ke-17 ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa penyelenggaraannya di masjid dan mushalla di tempat terdekat siswa-siswi ini biayanya disubsidi oleh pemko.
Di sisi lain masjid dan mushalla yang terdekat dengan tempat tinggal siswa-siswi SD dan SMP ini diketahui juga memasang tarif atas biaya penyelenggaraan Pesantren Ramadhan. Dari mulai tarif murah (15 ribu) dan terjangkau, hingga yang termahal (50 ribu). Meski demikian, masih ada masjid yang justru sebaliknya, yakni tidak pasang tarif atas penyelenggaraan Pesantren Ramadhan serupiah pun alias gratis.
Terkait hal itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang Fuji Astomi menanggapinya dengan senyuman.
Mantan Camat Padang Selatan ini menjelaskan, bahwa untuk pembiayaan pesantren ramadhan di setiap masjid dan mushalla sepenuhnya diserahkan kepada kepanitiaan setempat sesuai dengan kebutuhan.
Dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan bahan ajar yang diberikan pemko, dan punya ketersediaan narasumber atau pemateri.
Menurutnya, buku-bukunya sudah ada, hanya tinggal menyampaikan materinya saja. Sehingga panitia membutuhkan orang yang menggantikan penyampaian bahan ajar sebagai narasumber.
"Untuk ketersediaan narasumber tentu butuh upaya, dan itu bagian dari jasa. Sebagai jasa tentu bervariasi. Bisa jadi ada satu orang bisa memberikan satu, dua, tiga materi, sementara yang lain mungkin hanya satu materi saja," ujar Fuji Astomi kepada GemaMedianet.com di ruang kerjanya, kemarin.
Faktor kedua penyebab perbedaan biaya pesantren di setiap masjid/mushalla itu, sebut Fuji Astomi, juga dipengaruhi oleh perbedaan jumlah peserta pesantren ramadhan.
"Masjid/mushalla yang satu bisa jadi memiliki jumlah peserta yang banyak, sedangkan masjid/mushalla lainnya hanya sedikit," ucap Fuji.
Terakhir, faktor ketiga, masing-masing penyelenggara pesantren ramadhan di setiap masjid dan mushalla tidak semuanya memiliki donatur yang kuat.
Sebab itu, wajar saja terjadi perbedaan biaya administrasi di setiap masjid dan mushalla. Kebutuhannya berbeda, meski bahan ajar yang diberikan sama. Mungkin saja subsidi per siswa yang berasal dari bantuan pemko, dinilai masih belum mencukupi.
"Sehingga biaya administrasi masih dipungut melebihi nilai bantuan per anak dari Pemko," terangnya.
Bagi Fuji, jikalau di tengah era transparansi sekarang ini masih ada pengurus masjid/mushalla yang menyalahgunakan kewenangan tentu terkategori korupsi.
"Bantuan pemko yang diterima adalah untuk dipertanggungjawabkan, karena itu penyalahgunaan bantuan pemko dan diketahui sarat KKN walaupun sedikit juga terkategori korupsi," jelasnya.
Bagi masjid dan mushalla yang memiliki donatur kuat, tentu pelaksanaan pesantren ramadhannya di-backup. Bahkan, ada masjid dan mushalla yang menggratiskan biaya administrasi pesantren ramadhan.
"Dari telusuran kita, sudah banyak masjid/mushalla yang menggratiskan biaya penyelenggaraan pesantren ramadhan, diantaranya di Balai Baru dan Pauh," ungkap Fuji. (mr)
#Editor : Uki Ratlon
K
0 comments:
Posting Komentar