Percepatan Layanan, 18 Dokumen Kependudukan Gunakan Tanda Tangan Elektronik Tak Perlu Dilegalisir

PADANGPANJANG (GemaMedianet.com) — Dokumen kependudukan terbaru yang sudah ditandatangani secara elektronik berbentuk barcode atau format digital, tidak perlu dilegalisir lagi.  

Hal itu sesuai dengan Permendagri No. 104 dan 109 Tahun 2019 yang kemudian diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang sejak Januari 2019.

"Dalam Permendagri ini diatur semua dokumen kependudukan sudah memiliki format digital, dan sudah ditandatangani secara elektronik. Oleh karena itu, tidak perlu dilegalisir lagi," terang Kadis Dukcapil, Dra. Maini, MM, Jumat (9/4/2021).

Pelayanan legalisir tersebut diantaranya legalisir fotocopy kutipan akta pencatatan sipil, legalisir KTP, legalisir fotocopy dokumen kependudukan yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil atau kepala Bidang Pencatatan Sipil di Disdukcapil.

"Semua KTP-el saat ini sudah memiliki chip. Jika tidak ada chip, berarti KTP-nya palsu. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu lagi melegalisir KTP apabila `diperlukan," jelasnya.

Selain itu, jelas Maini, sudah ada 18 dokumen yang dikeluarkan Dukcapil menggunakan tanda tangan elektronik ini.

"Ini merupakan percepatan pelayanan kepada masyarakat Padang Panjang. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu kadis untuk menandatangani dokumen yang diperlukan," katanya.

Ditambahkannya, beriringan dengan Permendagri No 109 Tahun 2019, per 1 Juli 2019 semua dokumen kependudukan sudah menggunakan kertas HVS ukuran 4 gram, kecuali untuk KTP dan KIA (kartu Identitas Anak).

“Dengan adanya Permendagri ini, masyarakat tidak perlu antre datang ke Dukcapil lagi. Karena mereka bisa mencetak (memprint) dokumen langsung di rumah. Kecuali untuk perekaman KTP,” tukasnya. 

Seperti diketahui, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (6) dijelaskan bahwa : "Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir". (kominfo/cigus)

#Editor : Uki Ratlon 

....share