Di awal-awal merebaknya pandemi COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sumatera Barat Tahun 2020 lalu, ia tampil menghentak publik dengan penyaluran sembako berupa beras dan sebagainya kepada masyarakat terdampak. Lebih kurang 13 ton beras ia salurkan tak hanya di Kecamatan Kuranji, aksi sosialnya juga menyasar keluarga-keluarga terdampak di 11 kecamatan di Ranah Bingkuang.
Kini, saat jelang Ramadhan tahun 1442 Hijriah, Irwan Basir Datuak Rajo Alam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Padang ini menjadikannya sebagai momentum untuk menguatkan tali silaturahim sekaligus menerima masukan saran dan pendapat.
Bagi Irwan Basir, keberadaan insan pers tak lepas dari sosoknya secara pribadi dan organisasi yang pernah ia geluti. selama ini.
"Keberadaan saya secara pribadi dengan wartawan dari dulu tak lepas dari keseharian. Terlebih lagi saat ini dengan organisasi sosial Kemasyarakatan DPD LPM, apa yang diperbuat selalu mendapat perhatian dan dipublikasikan para wartawan," tutur Irwan Basir saat silaturahmi jelang Ramadhan bersama puluhan Wartawan di Rumah Makan Taman Surya, Padang Baru, Minggu (11/4/2021).
Turut hadir di kesempatan itu Wakil Ketua I Nofrialdi Nofisastra dan sejumlah pengurus DPD LPM Kota Padang.
Lebih lanjut Irwan Basir, beragam informasi terkait keberadaan DPD LPM Kota Padang membuat organisasi berbasis sosial dan pemberdayaan ini semakin dikenal luas dan mendapatkan perhatian yang cukup tinggi di tengah masyarakat.
"Apresiasi masyarakat terhadap keberadaan DPD LPM Kota Padang hingga saat ini, luar biasa. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa peran media berbuat untuk Kota Padang, sangat menentukan," ujar Datuk IB, sapaan akrab tokoh asal Kuranji ini.
Menurutnya, permasalahan sosial yang masih ada hingga kini tentu tak bisa diselesaikan hanya oleh LPM saja. Oleh karena itu butuh sinergi antara DPD LPM dan awak media dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
"Kita tidak bisa one man show, tetapi harus bersama-sama. Tidak hanya membesar-besarkan saja, tetapi juga memberikan saran dan kritikan yang membangun," ucapnya.
Ditambahkannya, DPD LPM Kota Padang dan LPM kecamatan hingga kelurahan memiliki benang merah yang tak terpisahkan.
Masih adanya batasan dari pemerintah kota, sebutnya, membuat DPD LPM Kota Padang perlu membangun sinergitas dan melahirkan win-win solution dengan pemerintah kota, bahwa DPD LPM tak terpisahkan dengan LPM di kecamatan dan kelurahan.
"DPD LPM hanya merupakan organisasi berbasis sosial, pemberdayaan masyarakat dan menyukseskan program pembangunan di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah, termasuk awak media sebagai mitra DPD LPM untuk kepentingan orang banyak," terangnya.
Musyawarah kerja daerah (mukerda) DPD LPM Kota Padang yang dijadualkan berlangsung pada Juni mendatang, selain membahas program kerja juga mengangkat persoalan batasan antara DPD LPM Kota Padang dengan LPM kecamatan dan kelurahan, yang perlu direvisi jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.
"Ya, ternyata seiring waktu berjalan Pemko Padang hanya mengakui LPM Kelurahan. Permasalahan ini salah satu poin yang akan kita bahas pada Mukerda bulan juni mendatang," ujar Wakil Ketua I DPD LPM Kota Nofrialdi Nofisastra sebagai pengantar kegiatan silaturahmi DPD LPM Kota Padang dan awak media. (mr)
#Editor : Uki Ratlon
K
0 comments:
Posting Komentar