THL di Payakumbuh hingga saat ini menerima gaji sebesar Rp.2.4 juta perbulan dari APBD Pemko Payakumbuh, apabila di tahun depan dipangkas gajinya Rp.650.000, artinya selama setahun ada pemangkasan sebesar Rp.7.500.000 per THL, sementara Jumlah THL di Payakumbuh seluruhnya lebih dari 1000 orang.
Alasan Pemko dengan rencana itu adalah akibat pandemi COVID-19, terjadi pengurangan dana transfer daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Ada defisit anggaran sebesar Rp. 100 miliar.
Jubir Fraksi Gerindra Aprizal menyayangkan rencana pemotongan gaji THL sebesar Rp.650.000 tersebut. Untuk itu mereka meminta Pemko harus menganalisa jumlah THL dan beban kerja THL di OPD.
“Jika terlalu banyak di dalam dan rasanya banyak santai, maka evaluasi saja THL yang belum optimal, tanpa harus melakukan pengurangan gaji pada seluruhnya,” ujar Aprizal.
Sementara itu, Jubir Fraksi PKS Nasrul mengakui dengan penurunan APBD Kota Payakumbuh pada 2021 memberikan konsekuensi logis kepada penyesuaian anggaran kegiatan. Namun terkait rencana penyesuaian honor THL, wali kota diminta untuk mempertimbangkan kembali.
Jubir Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni malah ingin agar Pemko lebih bijaksana dalam menyikapi dan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif.
“Kami berharap agar tidak ada pengurangan personil THL, bahkan kalau bisa ditambah personilnya guna meringankan beban masayarakat Payakumbuh,” harap Fahlevi Mazni.
Jubir Fraksi Golkar Wirman Putra menyebut adanya kebijakan kepala daerah dalam hal ini dengan alasan pemotongan transfer keuangan daerah, berupa dana alokasi umum. Pada prinsipnya Fraksi Partai GOLKAR belum sependapat, mengingat hal tersebut kurang etis karena menyangkut kesejahteraan
Tenaga Harian Lepas dan PNS. Sewajarnya Pemerintah Daerah tidak pada tempatnya melakukan hal yang demikian karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan personil dihadapkan kepada kondisi dan situasi yang sulit seperti sekarang ini, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyentuh segala sendi kehidupan.
“Pengurangan anggaran dari pusat itu wajar, tetapi untuk daerah sewajarnya dan alangkah indahnya itu menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Daerah (pemimpin). Tidak sepantasnya itu dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas yang penghasilannya cukup minim, yang informasinya SK dari personil Tenaga Harian Lepas juga sudah menjadi jaminan pinjaman di Bank Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhannya, kalau itu dilaksanakan berarti pimpinan menambah beban penderitaan terhadap pegawainya,” ujarnya.
“Perlu ditegaskan di sini langkah yang demikian Fraksi GOLKAR tidak sependapat. Fraksi Partai GOLKAR menyarankan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang terjadi sebaiknya Walikota melakukan langkah-langkah yang tidak membawa dampak kepada keresahan. Alangkah baiknya Walikota mengambil kebijakan menunda pelaksanaan proyek-proyek yang tidak dalam skala prioritas, itu lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi daripada memaksakan dan membawa dampak negatif,” tambah Wirman Putra.(CAN)
K
0 comments:
Post a Comment