Para mahasiswa mendesak Pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan.
BEM menilai, pengesahan UU Ciptaker pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin menjadi hari duka dan penghianatan, sekaligus jadi simbol atas matinya hati nurani para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terhadap rakyat Indonesia.
Aksi demo dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh, dari 10 poin tuntutan, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR, memang menyepakati agar tiga isu, yaitu isu tentang PHK, sanksi dan TKA dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, tujuh isu lainnya juga sangat penting karena menyangkut kesejahteraan dan upah para buruh.
Dalam orasinya mahasiswa juga mengatakan, jika ada para penyusup di sini, seret saja, karena para mahasiswa kaum intelektual, tidak bisa diprovokasi, apalagi melakukan tindakan anarkis, suara orasi mahasiswa tersebut
Dalam tatap muka dengan mahasiswa di ruangan rapat, Ketua DPRD H.Hamdi Agus mengatakan, akan mendukung penuh dan mengaspirasi tuntutan para mahasiswa. Namun untuk ketentuan mutlak, sebut ketua DPRD, pihaknya tak berwenang karena sudah ada ketetapannya dalam undang-undang.
Mustafa sebagai DPRD Komisi C juga menyampaikan kepada wartawan, sebagai anggota DPRD selaku wakil rakyat akan menerima semua tuntutan dari para pekerja dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi untuk keadilan bagi para pekerja. DPRD akan lanjutkan perjuangan ini untuk diteruskan ke Dewan pusat, supaya suara dan aspirasi ini dapat didengar oleh Anggota DPR RI.
“Kami yakin hal ini akan berjalan dengan lancar, “Inshaallah” karena ketua DPRD sendiri dari Partai PKS dan wakil DPRD dari Partai Demokrat, yang notabene menolak UU Omnibuslaw di pusat," tegas mustafa. (CAN)
K
0 comments:
Post a Comment