PASAMAN, (GemaMedianet.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, diserahkan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala KPPN Lubuk Sikaping Suparmin, S.IP yang diterima oleh Bupati Pasaman, H. Yusuf Lubis, SH, M.Si di Balairong Pusako Anak Nagari, Senin (26/10/2020).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit oleh BPK-RI dan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap LKPD Pasaman sudah 7 kali diterima berturut-turut mulai dari Tahun 2013.
Terpantau turut hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Sekda Kabupaten Pasaman Maraondak, Staf Ahli Pemda Pasaman, Para Asisten dan Seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemda Pasaman.
Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Suparmin, S.IP dalam pengantarnya mengatakan, bahwa penilaian opini WTP perlu perjuangan yang serius pemerintah daerah karena opini WTP merupakan Opini tertinggi atas laporan keuangan pemda yang dinilai transparan dan akuntabel.
Suparmin juga menyampaikan, bahwa penghargaan yang diperoleh oleh Pemda Pasaman tidak hanya berupa Piagam tetapi juga Plakat dari Kementerian Keuangan RI karena telah berhasil meraih 7 kali berturut-turut opini WTP, dimana penghargaan Plakat hanya diberikan apabila telah mencapai 5 kali berturut turut memperolehan Opinii WTP atas pemeriksaan LKPD.
Bupati Pasaman Yusuf Lubis menyatakan, bahwa perolehan Opini WTP dari BPK RI merupakan hasil kerja keras SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman, dan berharap penghargaan dari Kemenkeu tersebut menjadi pemantik agar bekerja lebih keras lagi, dengan harapan kedepan raihan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD yang selanjutnya LKPD tersebut melewati proses audit oleh BPK sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari tujuh komponen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” ungkap Yusuf Lubis.
Bupati juga menjelaskan, bahwa Opini WTP yang dicapai pada LKPD tahun 2019 merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Selain piagam penghargaan, Kementerian Keuangan RI juga menyerahkan plakat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah berhasil meraih opini WTP murni tanpa penekanan sebanyak lima kali berurut-turut sejak tahun 2016, tambah Yusuf Lubis.
Bupati berharap, penghargaan ini mampu mendorong segenap unsur di lingkungan pemerintah kabupaten pasaman untuk senantiasa membudayakan perilaku-perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan diri dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun.
"Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan oleh semua perangkat daerah dalam proses pertanggungjawaban anggaran dan memastikan semuanya disajikan secara transparan dan akuntabel,” ujar Yusuf Lubis.
Diakhir sambutan Yusuf Lubis, disamping penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga akan memperoleh penghargaan lain berupa dana insentif daerah sesuai 26 indikator lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Pasaman, M.Roni sehabis acara menyampaikan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Kemenkeu atas pencapaian WTP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 7 kali berturut-turut oleh Pemkab Pasaman sejak tahun 2013 lalu.
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian pengelolaan keuangan, aset, penata kelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel, dan biasanya kalau tidak dalam masa pandemi COVID-19 acara ini diadakan di Istana Negara atau di Kementerian Keuangan RI di Jakarta, tutup M.Roni. (Noel)
K
0 comments:
Posting Komentar