PADANG, (GemaMedianet.com) — Di sisa 48 hari pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke XXVIII yang dituanrumahi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal, Jum'at (24/9/2020).
Rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Sekretaris Komisi V Syahrul Furqon itu bertujuan untuk memastikan sejauh mana persiapan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan agenda nasional tersebut di Sumbar.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar Hendri, Asisten III Setdaprov Nasir Ahmad, Sekretaris Umum LPTQ Sumbar Edison, Kabiro Setdaprov Syail, Kabiro Bintal Setdaprov Syaifullah, dan Kepala Dinas Kebudayaan Rianti.
Kakanwil Kemenag Sumbar, Hendri mengawali rakor tersebut menyampaikan berbagai persiapan umum, Persiapan khusus dan persiapan kafilah dalam menyukseskan agenda nasional yang akan berlangsung pada 12-21 November 2020 di Main Stadium Kabupaten Padang Pariaman.
Dijelaskan, mematangkan persiapan umum diantaranya penetapan sekretariat panitia di Masjid Raya Sumbar, pelatihan operator, sosialisasi dan informasi, rapat koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Pemprov Sumbar hingga ke Kemenag RI. Kemudian persiapan khusus diantaranya penetapan standar operasional dan prosedur (SOP) terkait protokol kesehatan (Prokes) pelaksanaan MTQ.
"Sedangkan untuk persiapan kafilah masih berlangsung pendaftarandop online hingga 30 September mendatang. Dari data terakhir sudah 23 provinsi yang mendaftar dengan total kafilah 1349 orang," terang Hendri.
"Sedangkan untuk persiapan kafilah masih berlangsung pendaftarandop online hingga 30 September mendatang. Dari data terakhir sudah 23 provinsi yang mendaftar dengan total kafilah 1349 orang," terang Hendri.
Terkait rencana pembukaan MTQ Nasional ke 28 melibatkan tarian massal sempat mengundang kritikan dari Anggota Komisi V, Novrizon.
Ia memiliki kekhawatiran dengan jumlah massa yang banyak akan sangat rentan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
Senada, Anggota Komisi V lainnya Maigus Nasir menyebutkan, awalnya Komisi V berharap MTQ Nasional ke XXXVIII ditunda. Namun karena gubernur beralasan merupakan agenda nasional dan Kemenag RI menyatakan lanjut. Komisi V tentu butuh kejelasan teknis dan regulasi agar kegiatan di tengah Pandemi Covid-19 tidak dikatakan inkonstitusional.
"Dengan jumlah massa banyak, maka yang sangat penting adalah bagaimana pola pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Termasuk persetujuan dari Satgas Covid mulai daerah hingga nasional, agar pelaksanaannya tidak dikatakan inkonstitusional," tukasnya.
Pasalnya, sebut Maigus, dari 34 provinsi saat ini sudah melakukan pendaftaran sebanyak 23 provinsi. Tentu kegiatan akan menghadirkan banyak orang.
"Dengan jumlah massa banyak, maka yang sangat penting adalah bagaimana pola pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Termasuk persetujuan dari Satgas Covid mulai daerah hingga nasional, agar pelaksanaannya tidak dikatakan inkonstitusional," tukasnya.
Pasalnya, sebut Maigus, dari 34 provinsi saat ini sudah melakukan pendaftaran sebanyak 23 provinsi. Tentu kegiatan akan menghadirkan banyak orang.
"Selain peserta yang nantinya memiliki bukti Test Swab dari masing-masing provinsi, maka pendamping termasuk yang akan menghadiri kegiatan juga perlu dilakukan Test Swab," tukasnya.
Selain itu, Maigus Nasir berharap peserta yang mengikuti lomba adalah benar-benar merupakan putera-puteri warga Sumbar yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Sumbar.
"Ini karena lombanya adalah membaca kalam ilahi, tentu harus diawali dengan kejujuran data," ujar politisi PAN yang akrab disapa Buya ini.
Menanggapi persyaratan yang diapungkan Maigus Nasir, Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Edison berharap ada surat atau keterangan resmi dari Komisi V untuk menjadi pegangan bagi LPTQ.
"Surat resmi Komisi V sangat penting diterima LPTQ, karena akan ada 10-11 orang yang akan dicoret. Sekaligus akan menjadikan beberapa lomba kosong karena ketiadaan peserta akibat dicoret," terang Edison.
Apa yang disampaikan Edison dibenarkan oleh Asisten III Nasir Ahmad. Bahwa pembahasan tidak lagi perlu mundur ke belakang, tetapi bagaimana menyukseskan pelaksanaan agenda nasional MTQ ke 28 sesuai prokes.
Pengawasan ketat terhadap prokes akan dilakukan sesuai SOP terhadap jumlah hadir yang diplot sebanyak 30 orang per provinsi, tambahnya.
Sementara Kabiro Umum Setdaprov Rosail Akhyari Pardomuan menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait jaringan internet dan peralatan pendukung.
"Pembukaan MTQ nantinya dikabarkan dibuka oleh Wakil Presiden RI secara virtual, oleh karena itu kita butuh kepastian jaringan internet dan peralatannya," tukas Sail. (UK1)
Menanggapi persyaratan yang diapungkan Maigus Nasir, Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Edison berharap ada surat atau keterangan resmi dari Komisi V untuk menjadi pegangan bagi LPTQ.
"Surat resmi Komisi V sangat penting diterima LPTQ, karena akan ada 10-11 orang yang akan dicoret. Sekaligus akan menjadikan beberapa lomba kosong karena ketiadaan peserta akibat dicoret," terang Edison.
Apa yang disampaikan Edison dibenarkan oleh Asisten III Nasir Ahmad. Bahwa pembahasan tidak lagi perlu mundur ke belakang, tetapi bagaimana menyukseskan pelaksanaan agenda nasional MTQ ke 28 sesuai prokes.
Pengawasan ketat terhadap prokes akan dilakukan sesuai SOP terhadap jumlah hadir yang diplot sebanyak 30 orang per provinsi, tambahnya.
Sementara Kabiro Umum Setdaprov Rosail Akhyari Pardomuan menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait jaringan internet dan peralatan pendukung.
"Pembukaan MTQ nantinya dikabarkan dibuka oleh Wakil Presiden RI secara virtual, oleh karena itu kita butuh kepastian jaringan internet dan peralatannya," tukas Sail. (UK1)
K
0 comments:
Posting Komentar