PASAMAN, (GemaMedianet.com) — Dalam rangka pembinaan jasa konstruksi, sekaligus melindungi para pelaku usaha Jasa kontruksi di daerah-daerah, Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera melakukan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Pasaman.
Sosialisasi peraturan daerah (perda) Provinsi Sumatera Barat kepada para pelaku usaha jasa konstruksi di daerah itu dilangsungkan di Hall Emir Hotel, Lubuk Sikaping, Kamis (13/8/2020).
Berbagai isu di dunia jasa konstruksi mengemuka dalam sosialisasi tersebut, diantaranya ketentuan pemberian uang muka pada proyek di bawah angka Rp.200 Juta ke bawah yang tak diberlakukan lagi oleh. pemerintah daerah (pemda).
Menanggapi berbagai isu yang berkembang di dunia jasa konstruksi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Desrio Putra, ST menilai ketentuan pemberian uang muka sebesar 30 persen yang tidak lagi diberlakukan oleh pemerintah daerah terhadap proyek bernilai Rp.200 Juta ke bawah memang sungguh memberatkan.
"Ya, sekarang tidak satu pun pemerintah daerah yang menerapkan lagi kebijakan uang muka pada proyek bernilai Rp.200 juta ke bawah. Kondisi ini memang agak memberatkan, umumnya bagi pelaku jasa konstruksi berasal dari rekanan kecil baru berkembang, yang semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah," ujar Desrio.
Terkait hal itu, sebut Desrio, DPRD Sumbar akan menampung aspirasi yang berkembang untuk disampaikan ke pemda-pemda.
"DPRD Sumbar akan mendorong pemda-pemda untuk bisa menerapkan kembali kebijakan pemberian uang muka pada proyek-proyek PL tersebut," tukas politisi Partai Gerindra ini.
Begitu juga aparat pengelola kegiatan fisik pada organisasi perangkat daerah (OPD) di luar Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Desrio menilai hal itu perlu mendapat perhatian serius dari pemda.
Ia mencontohkan, proyek pembangunan gedung yang ada di RSUD dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah seorang dokter, dan PPTK-nya merupakan pegawai tata usaha yang berdisiplin ilmu ekonomi atau hukum.
"Dengan KPA dan PPTK yang masih belum profesional seperti ini, terkadang diperparah lagi dengan keberadaan konsultan supervisi-nya yang "pakak" pula. Kondisi ini perlu disikapi serius oleh pemda," ujar Desrio.
Selain itu, berbagai isu lainnya di dunia jasa konstruksi saat ini diungkap Desrio. Pertama, soal status Sumatera Barat sebagai daerah rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor.
Kedua, terjadinya pergeseran sosial dan budaya lokal. Jika dulu bahan kontruksi banyak bersumber dari kayu, maka sekarang bergeser ke konstruksi beton dan rangka baja.
Ketiga, persaingan pelaku usaha jasa konstruksi yang tak seimbang dengan paket pekerjaan.
"Jumlah pelaku usaha meningkat luar biasa, namun jumlah paket pekerjaan cenderung berkurang. Walhasil, tidak lagi mampu mengakomodir jumlah pelaku usaha yang ada saat ini," ujarnya.
Keempat, menjamurnya jumlah asosiasi rekanan. "Saat ini mencapai 26 asosiasi, dan mengakibatkan persangan dunia usaha semakin tajam," ucapnya.
Terakhir, Kelima, kebijakan masyarakat ekonomi Asean terkait tenaga kerja. "Dengan diperbolehkannya tenaga kerja asing di Indonesia, tentu pekerja di Sumatera Barat harus meningkatkan kompetensi, skill, atau keahlian, agar memiliki daya saing terhadap tenaga kerja asing maupun luar Sumbar," tukasnya politisi Partai Gerindra ini.
Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Syawal Datuak Putiah menyebutkan, sosialisasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan jasa konstruksi, sekaligus melindungi para pelaku usaha Jasa kontruksi yang ada di daerah-daerah.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV, Mario Syahjohan tampil menyemangati kontraktor Pasaman.
Ia mengajak, rekanan kontraktor di daerah untuk ikut berusaha mendapatkan paket pekerjaan yang ada di provinsi.
"Proyek yang sumber dananya APBD Provinsi, pelaksanaan pekerjaannya kan juga di daerah-daerah. Tentu, juga ada hak rekanan daerah untuk mendapatkannya," saran Mario. (uk1/cc)
K
0 comments:
Posting Komentar