PADANG, (GemaMedianet.com) — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye kembali mengingatkan Pemerintah Kota Padang untuk memiliki kepekaan terhadap kelanjutan bantuan masyarakat terdampak Covid-19.
Pasalnya, hingga kini bagaimana kelanjutannya bantuan Covid-19 untuk tahap II masih belum ada kejelasan. Bahkan, Mastilizal Aye sangat menyesalkan pernyataan kepala dinas sosial beberapa waktu lalu, bahwa dana bantuan tahap II tidak dicairkan lagi karena ketiadaan anggaran sangat menciderai hati masyarakat.
"Mestinya pernyataan resmi itu berasal dari Wali Kota Padang, apalagi terkait bantuan Covid-19 sudah adanya peraturan wali kota (perwako). Semestinya kepala dinas sosial harus mempedomani aturan yang ada," ungkap Mastilizal Aye usai mengikuti rapat kerja Banggar DPRD Kota Padang dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (16/6/2020).
Ia juga menegaskan, bahwa perwako ketika akan dibuat tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian. Oleh karena itu lah perwako bisa lahir guna mengakomodir kepentingan masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19.
"Jika kemudian bantuan Covid-19 tidak berlanjut, itu sama saja perwako dikangkangi oleh pembuatnya sendiri," ujar anggota Komisi IV ini sedikit kesal.
Apalagi Kota Padang saat ini masih berstatus masa transisi menuju New Normal, tentu kondisi di masa PSBB tetap diberlakukan. Di sisi lain, masyarakat yang selama ini stay at home, work from home tentu belum bisa beraktifitas seperti di masa sebelum ada Covid-19.
"Oleh karena itu bantuan tahap II masih mereka butuhkan, karena baru mulai bergerak untuk menata ekonominya di masa transisi. Tahu-tahu, tahap II disebut-sebut tidak ada lagi dananya. Ini kan sama saja membuat masyarakat resah. Dan artinya pemerintah kota (pemko) tidak peka terhadap nasib warganya," tuturnya.
Ia menyebut, kondisi ini nyaris sama ketika di awal-awal pencairan bantuan Covid-19 tahap I. Ketika itu pada akhir bulan April, Fraksi Gerindra getol mendesak agar pemerintah kota (pemko) segera mengucurkan bantuan terdampak Covid-19. Tetapi Pemko beralasan tidak mungkin Pemko lebih dahulu, sementara pusat (Kemensos) dan provinsi belum.
"Nah, perwako sudah ada, lantas kenapa mesti berlama-lama lagi. Komit dong," tukasnya.
Di tempat terpisah, Walikota Padang dalam rapat Banggar DPRD yang diwakili Sekdako Amasrul mengatakan, pemko saat ini tengah menyelesaikan pemutakhiran data dan laporan pertanggung jawaban tahap pertama.
"Jika pemutakhiran data dan laporan pertanggung jawabannya selesai, dalam minggu ini kapan perlu kita bagikan," tegas Amasrul.
Seperti diketahui, tercatat ada sebanyak 74.126 kepala keluarga (KK) yang menerima BLT dari APBD Kota Padang dengan anggaran sekitar Rp44 miliar lebih. Sementara dari BLT propinsi sebanyak 13.415 KK, dan bantuan pusat (Kemensos) berjumlah 28.594 KK. Total penerima bantuan warga terdampak Covid-19 sebanyak 115.594 KK. (UK1)
K
0 comments:
Posting Komentar