PADANG, (GemaMedianet.com) — Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif mendesak Pemerintah Daerah Kota Padang untuk melakukan evaluasi terhadap sistim zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang.
Pasalnya, sistim zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru tahun ini dinilai membingungkan publik.
"Sistim zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru tahun ini sangat membingungkan publik, sehingga perlu dilakukan evaluasi," ungkap Buya, sapaan akrab Anggota DPRD Kota Padang asal daerah pemilihan (Dapil) Kuranji dan Pauh ini, Senin (22/6/2020).
Berbagai persoalan yang muncul dalam penerimaan siswa baru secara online tersebut, menurut Zulhardi Z Latif, banyak disampaikan berbagai kalangan kepada anggota DPRD Kota Padang.
"Tentu apa yang menjadi keluhan masyarakat ini penting disikapi anggota DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar-PDIP ini.
Dari berbagai keluhan yang muncul, salah satunya adalah sistim zonasi yang notabene menerima siswa baru berdasarkan tempat tinggal, ternyata justeru tidak mengakomodir calon siswa baru yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah.
"Siswa diterima di sekolah yang tidak berdekatan dari rumahnya. Tinggalnya di depan halaman sekolah, justeru diterima entah kemana-mana. Bahkan, sama-sama tinggal di dekat sekolah, si B yang jauh jaraknya diterima, sedangkan si A nilainya lebih tinggi dan jarak lebih dekat tidak diterima ,” kata Buya usai bersilaturrahim dengan Kepala SD Negeri 28 Kuranji, Nurhayati.
Oleh karena itu ia meminta agar penerimaan siswa baru untuk Sekolah Dasar (SD) dikembalikan saja kepada sekolah yang bersangkutan, Kepsek bersama perangkatnya.
Menurutnya, di era 4.0 sekarang ini birokrasi itu justeru harusnya lebih simpel, cepat dan tidak harus berbelit belit.
"Birokrasi berbelit-belit harus segera diputus, karena memang tidak semuanya harus dinas pendidikan yang mengelola," pungkasnya. (UK1)
K
0 comments:
Posting Komentar