PADANG, (GemaMedianet.com) — Pasca penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019, Komisi IV DPRD Sumbar langsung menggelar rapat kerja dengan mitra terkait guna melakukan pembahasan LKPJ dimaksud di Gedung DPRD setempat, Selasa (12/5/2020).
Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Hj Mesra serta diikuti anggota Komisi IV Benny Utama (Partai Golkar), Rico Alviano (PKB-PDIP), Taufik "Tarjok" Syahrial (PPP - Nasdem), Sabar AS (Partai Demokrat), dan Refdinal (PKS).
Sementara mitra terkait dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar (Fathol Bari), Dinas PSDA (Rifda), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Akhiruddin), ULP dan BPBD Sumbar (Erman Rahman).
Di kesempatan itu Wakil Ketua Hj Mesra menyampaikan, LKPJ 2019 sebagai LKPJ tahun keempat dan terakhir yang menjadi kewajiban Gubernur Sumbar periode 2016-2021 tentu di dalamnya tidak hanya menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019, tetapi juga dapat menggambarkan sejauhmana capain kinerja dari masing- masing OPD dalam pencapaian RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021.
“Oleh karena itu sangat perlu diketahui sejauh apa indikator pencapaian kinerja tersebut. Jangan ketika habis periode gubernur dan wakil gubernur masih banyak pula ditemukan Pekerjaan Rumah (PR) yang menuntut penyelesaiannya,” ujar Mesra yang merupakan politisi Gerindra ini.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu Komisi IV yang membidangi pembangunan sangat berkeinginan mengetahui secara jelas dan rinci sejauhmana pencapaian kinerja dari fisik infrastrukturnya.
“Bagaimana OPD terkait bersinergi dan memiliki satu pemahaman dalam melakukan perencanaan awal pembangunan hingga pekerjaan tersebut
tuntas,” ujarnya.
Anggota Komisi IV Beni Utama dari fraksi Golkar mengatakan, pihaknya menilai berdasarkan hasil laporan dari masing- masing OPD yang sangat jauh dari target sangat disayangkan.
“Kita minta semua pihak dilibatkan dalam awal perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada lagi capaian realisasi anggaran sampai 30 persen seperti ini, yach kita minta juga gubernur juga mengawalnya,” ujar Beni Utama.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Sabar As mengatakan, pihaknya meminta kepada OPD agar lebih serius lagi dalam bekerja, janganlah persoalan anggaran yang terbatas selalu menjadi alasan.
“Kita minta jugalah kepada OPD agar kreatif mencari peluang dana, bisa melalui anggaran dari Pusat melalui kementrian dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten dan Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumbar dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Anggota Komisi IV Rico Alvino dari fraksi PKB dan PDIP mempertanyakan keseriusan dari OPD yang bermitra khususnya dinas pekerjaan umum Sumbar, karena masih banyak ditemukan fakta dilapangan khusus daerah Kota Sawahlunto jalan masih banyak berlobang.
“Kita minta dinas Pekerjaan Umum untuk serius dalam mengatasi persoalan ini, karena jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat di Sawahlunto,” ujarnya.
Menjawab atas pencapaian pembangunan sarana dan prasarana bidang bina Marga Kepala dinas PUPR Fathol Bisri menjawab bahwa pembangunan telah diselesaikan dengan pencapaian kerja 100 persen.
Terutama yang belu selesai yakni ruas jalan Tapu pasaman dan ruas Jalan menuju pelabuhan Ketapang pasaman barat yang direncanakan tahun ini dikerjakan, semoga tidak tergaggu pembangunan karena penggeseran anggaran.” ujar Fathol.
Ditambahkan Kadis, untuk pembangunan Main Studion di Lubuk ALung akan dilaksanakan konpensasi waktu dengan pembagian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kegiatan MTQ nantinya. (uki/js)
K
0 comments:
Posting Komentar