 |
| Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo (Foto & dok : HUMAS BNPB) |
JAKARTA, (GemaMedianet.com) — Pandemi COVID-19 sudah menjadi persoalan multidimensi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya menyerang dan menjadi masalah kesehatan saja, pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu juga mengancam stabilitas sosial, budaya, keamanan dan menggerogoti kondisi ekonomi bangsa.
Sejak diputuskan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona jenis baru itu, banyak kepala daerah yang melaporkan penurunan angka kasus COVID-19, akan tetapi hal itu juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak dalam pemenuhan ekonomi.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak pemberlakuan PSBB hingga pertengahan bulan Mei, tercatat sudah ada kurang lebih tujuh juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Melihat permasalahan tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, kemudian menyimpulkan bahwa, solusi yang harus segera diambil adalah bagaimana upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 tetap dapat dilakukan namun pemenuhan ekonomi masyarakat juga dapat berjalan.
Tentunya Doni Monardo, yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap agar dalam penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah baru. Doni berprinsip bahwa jangan sampai terjadi “Hungry Man Becomes Angry Man”.
Dalam hal ini, Doni meyakini bahwa penyelesaian masalah itu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, sebagai panglima perang menghadapi COVID-19 di daerah.
Oleh sebab itu, melalui video conference bersama sejumlah Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada Kamis (21/5) malam, Doni mengajak seluruh kepala daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi COVID-19 sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.
“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar COVID-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tegas Doni.
Selain itu, pelaksanaan pertemuan virtual antara Ketua Gugus Tugas dengan sejumlah kepala daerah tersebut juga sekaligus dilakukan guna melihat kesiapan masing-masing daerah untuk menjadikan wilayahnya semakin produktif dan aman menuju semangat New Normal atau normal baru.
Langkah tersebut harus diambil, sebagaimana merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa COVID-19 hingga saat ini belum ada vaksinnya, sehingga Indonesia harus hidup berdamai dengan pandemi ini melalui New Normal.
Berdasarkan data yang dikantongi Doni dari Tim Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan, ada 124 Kabupaten/Kota yang belum terdampak COVID-19, tidak ada kasus konfirmasi positif Covid-19
Doni meyakini bahwa keberhasilan zero case tersebut disebabkan karena kepala daerahnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki komitmen tinggi.
Selain itu kondisi geografis juga menjadi faktor pengaruh keberhasilan di daerah tersebut, termasuk masyarakatnya yang mendukung penuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah.
Oleh sebab itu, Doni memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga wilayahnya tidak terdampak/terpapar COVID-19 tersebut.
Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.
“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas Doni.
“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri, kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuh Doni.
Dalam mendukung pemerintah daerah , Doni juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami akan berusaha membantu meningkatkan upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata Doni.
Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.
Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi COVID-19.
“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” pungkas Doni. (*)
#Uki I Humas BNPB
K
0 comments:
Posting Komentar