PADANG, (GemaMedianet.com) — Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman mendesak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat perlu segera dievaluasi.
Ia melihat PSBB yang diberlakukan bertujuan menekan penyebaran Covid-19 dalam penerapannya terlalu banyak kekurangan dan masih banyak ditemui pelanggaran di lapangan.
"Dengan adanya evaluasi tersebut dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari penerapan kebijakan tersebut," ujar anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Sumatera Barat I (meliputi Kota Padang) ini, Sabtu (16/5/2020).
Menurut Evi Yandri, jika keadaan seperti saat ini masih dibiarkan, ia sangat pesimis PSBB akan berjalan efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), karena penerapan PSBB itu dilaksanakan tidak sesuai kesepakatan.
Baca Juga : Evi Yandri Rajo Budiman, Dari Aktivis Sosial Menuju Penyambung Aspirasi Masyarakat di Legislatif
Apalagi kata Evi Yandri, kebijakan kepala daerah di Sumatera Barat dalam menjalankan PSBB berbeda-beda. Akibatnya, koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya belum optimal.
“Dalam prakteknya penerapan PSBB di Sumbar intervensinya sangat longgar sekali, dan terlihat warga masih bebas berkeliaran tanpa menggunakan APD,” ujar Pejuang Tigo Sandiang ini.
Evi Yandri melihat pelanggaran PSBB di Sumbar terjadi di mana-mana tanpa adanya sanksi yang tegas. Semua orang bebas berkumpul. PSBB di Sumbar juga dikhawatirkan semakin tidak efektif di saat adanya kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Padahal, PSBB yang inginkan bersama adalah PSBB yang bertujuan untuk menekan jumlah orang berinteraksi, baik antar individu maupun antar wilayah.
"Jika penerapan PSBB yang sangat longgar masih seperti ini, mustahil angka positif Covid-19 bisa ditekan dengan mudah. Sementara lalu lintas kenderaan di perbatasan Sumatera Barat tetap bisa lolos di pos pemeriksaan.
"Memang ada penjagaan ketat, tetapi sebagian bisa juga lolos. Ini hasil monitoring kita ke lapangan," ungkap Evi Yandri yang juga Ketua FKAN Pauh IX Kuranji ini.
Masih menurut Evi Yandri, kelonggaran masuk Sumatera Barat itu juga terjadi di Bandara, penumpang yang berasal dari wilayah lain masuk Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), nyaris tidak ada pemeriksaan.
Ia menegaskan, jika PSBB diterapkan secara benar, sebetulnya kebijakan karantina wilayah atau PSBB bisa lebih efektif dalam kondisi ‘perang panjang’ melawan pandemi ini.
Namun, kata Evi Yandri hal itu sulit diwujudkan di Sumatera Barat, karena di saat bersamaan kondisi ekonomi yang tengah terpuruk membuat masyarakat masih tetap nekat untuk melakukan aktifitas seperti biasa.
”Apalagi kita sama-sama tahu penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran juga menjadi pemicunya,” beber Evi Yandri.
Untuk itu lah pentingnya pelaksanaan PSBB perlu dievaluasi, sehingga betul-betul manfaatnya dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak, sehingga harapan bersama terhadap Covid-19 dapat segera lenyap dari Bumi Minang yang kita cintai ini," pintanya. (uki/hri)
K
0 comments:
Posting Komentar