PADANG, (GemaMedianet.com) — Tiga Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat "mewarning" Gubernur Irwan Prayitno untuk segera mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Pasalnya, pasca rapat koordinasi DPRD Sumbar dengan Gubernur Irwan Prayitno bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebulan lalu (24/3) tengah mempersiapkan jaringan pengamanan sosial (JPS) dalam bentuk BLT, namun faktanya hingga kini pencairan BLT tak kunjung terealisasi. Terlebih kondisi Sumatera Barat saat ini sudah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, akibat lambannya pencairan dana BLT, sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar pihaknya terus mendapat beragam tanya, tudingan dan sorotan dari masyarakat. Karena memang dampak Covid-19 sudah sangat luar biasa terhadap masyarakat.
Bahkan Hidayat menilai, lambannya pencairan BLT, termasuk longgarnya pos Covid-19 di berbagai Kabupaten dan perbatasan provinsi pasca diberlakukannya PSBB berkaitan dengan lemahnya manajemen komunikasi dan koordinasi baik lintas pimpinan daerah maupun kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, kalau sampai dengan Senin besok (4/5) BLT belum juga dicairkan, kami menggugat kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno," tegas Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat M Nurnas, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Afrizal dalam jumpa pers yang digelar di ruang khusus DPRD setempat, Kamis (30/4/2020).
Masih menurut Hidayat, jika kelambanan proses pencairan BLT masih berlangsung, pihaknya akan mengusulkan Ketua Gugus Covid-19 diganti dengan sosok TNI-Polri.
"Manajemen komunikasi dan koordinasi termasuk perencanaan sangat lemah, dan karenanya jika perlu diusulkan penggantian ketua gugus. Sementara DPRD Sumbar sejak awal mendukung dan mendorong langkah total yang diambil Pemprov Sumbar dalam pencegahan dan penanganan Covid-19," tukasnya.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat M Nurnas menilai, sebelum diberlakukannya PSBB seharusnya Pemprov Sumbar sudah memiliki perencanaan terhadap penanggulangan dampak Covid-19. Namun sayangnya hingga sekarang fakta ke arah tersebut belum terlihat.
"Rencana penanggulangan dampak Covid-19 merupakan bagian dari Kontijensi, yakni bagaimana klaim dan pola pengamanan pasca bencana, seperti penanganan pasca gempa, Covid-19, dan keadaan darurat lainnya. Bagaimana alat pelindung diri (APD)-nya, tempat dan penanganannya, bantuan sosialnya dan sebagainya ini yang belum jelas," ujarnya.
Dalam keadaan darurat itu, sebut M Nurnas, tidak semuanya harus berjalan seperti keadaan normal. Situasinya berbeda dan butuh penanganan secara cepat.
"Jadi, tidak mesti semua data kelompok penerima bantuan terdampak bencana harus lengkap dahulu baru dicairkankan. Kelengkapan itu bisa menyusul atau sambil jalan, terpenting sepanjang tidak melanggar aturan. Toh, Kejaksaan juga sudah menggaransi siap memberi dukungan kepada Pemprov di masa darurat ini," ujarnya lagi.
Oleh karena itu dalam penilaian M Nurnas, adalah aneh jika gubernur masih membela diri dengan alasan data kabupaten/kota tidak lengkap.
"Ditandatanganinya peraturan gubernur tentang pencairan dana JPS bagi dua kota (kota kecil) dan satu kabupaten hari ini bukanlah sebuah kebanggaan, akan tetapi justeru menunjukkan lemahnya manajemen kepemimpinan dan koordinasi," tegasnya.
Ditambahkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Afrizal, pemberlakuan PSBB itu diusulkan oleh pemprov. Tentu sudah memikirkan jauh hari bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
"Jika masyarakat 119.970 KK disuruh berdiam diri di rumah, tentu kebutuhannya harus dipenuhi dan ternyata faktanya tidak seperti itu. Kondisi masyarakat sekarang ditambah dengan masa PSBB sudah sangat memiriskan," ungkap Afrizal dengan nada kecewa.
Jumpa pers kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab sekaitan dengan penanganan Covid-19. (uki/Forwal)
Bahkan Hidayat menilai, lambannya pencairan BLT, termasuk longgarnya pos Covid-19 di berbagai Kabupaten dan perbatasan provinsi pasca diberlakukannya PSBB berkaitan dengan lemahnya manajemen komunikasi dan koordinasi baik lintas pimpinan daerah maupun kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, kalau sampai dengan Senin besok (4/5) BLT belum juga dicairkan, kami menggugat kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno," tegas Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat M Nurnas, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Afrizal dalam jumpa pers yang digelar di ruang khusus DPRD setempat, Kamis (30/4/2020).
Masih menurut Hidayat, jika kelambanan proses pencairan BLT masih berlangsung, pihaknya akan mengusulkan Ketua Gugus Covid-19 diganti dengan sosok TNI-Polri.
"Manajemen komunikasi dan koordinasi termasuk perencanaan sangat lemah, dan karenanya jika perlu diusulkan penggantian ketua gugus. Sementara DPRD Sumbar sejak awal mendukung dan mendorong langkah total yang diambil Pemprov Sumbar dalam pencegahan dan penanganan Covid-19," tukasnya.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat M Nurnas menilai, sebelum diberlakukannya PSBB seharusnya Pemprov Sumbar sudah memiliki perencanaan terhadap penanggulangan dampak Covid-19. Namun sayangnya hingga sekarang fakta ke arah tersebut belum terlihat.
"Rencana penanggulangan dampak Covid-19 merupakan bagian dari Kontijensi, yakni bagaimana klaim dan pola pengamanan pasca bencana, seperti penanganan pasca gempa, Covid-19, dan keadaan darurat lainnya. Bagaimana alat pelindung diri (APD)-nya, tempat dan penanganannya, bantuan sosialnya dan sebagainya ini yang belum jelas," ujarnya.
Dalam keadaan darurat itu, sebut M Nurnas, tidak semuanya harus berjalan seperti keadaan normal. Situasinya berbeda dan butuh penanganan secara cepat.
"Jadi, tidak mesti semua data kelompok penerima bantuan terdampak bencana harus lengkap dahulu baru dicairkankan. Kelengkapan itu bisa menyusul atau sambil jalan, terpenting sepanjang tidak melanggar aturan. Toh, Kejaksaan juga sudah menggaransi siap memberi dukungan kepada Pemprov di masa darurat ini," ujarnya lagi.
Oleh karena itu dalam penilaian M Nurnas, adalah aneh jika gubernur masih membela diri dengan alasan data kabupaten/kota tidak lengkap.
"Ditandatanganinya peraturan gubernur tentang pencairan dana JPS bagi dua kota (kota kecil) dan satu kabupaten hari ini bukanlah sebuah kebanggaan, akan tetapi justeru menunjukkan lemahnya manajemen kepemimpinan dan koordinasi," tegasnya.
Ditambahkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Afrizal, pemberlakuan PSBB itu diusulkan oleh pemprov. Tentu sudah memikirkan jauh hari bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
"Jika masyarakat 119.970 KK disuruh berdiam diri di rumah, tentu kebutuhannya harus dipenuhi dan ternyata faktanya tidak seperti itu. Kondisi masyarakat sekarang ditambah dengan masa PSBB sudah sangat memiriskan," ungkap Afrizal dengan nada kecewa.
Jumpa pers kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab sekaitan dengan penanganan Covid-19. (uki/Forwal)
K
0 comments:
Posting Komentar