PADANG, (GemaMedianet.com) — Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membidangi perekonomian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) tak lagi berlama-lama, dan tak lagi menahan-nahan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.
"Segera realisasikan anggaran yang sudah ditetapkan untuk percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, berdasarkan jumlah Kepala keluarga (KK) yang sudah ditetapkan. Masyarakat sudah banyak yang bertanya-tanya," ujar Ketua Komisi II DPRD Arkadius Datuk Intan Bano dalam rapat kerja bersama mitra kerja yang dilangsungkan di Ruangan Khusus I gedung DPRD setempat, Senin (27/4/2020).
Rapat kerja bersama mitra Komisi II itu dihadiri langsung Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar Yosmeri, Kepala Dinas Pertanian Candra, mewakili Kepala Dinas Peternakan M Kamil, mewakili Kepala Dinas Sosial Edi Warsa, Bapeda, dan Dinas Pangan.
Apa yang disampaikan Ketua Komisi II tersebut juga diikuti desakan dari Wakil Ketua Komisi II Muhayatul.
Politisi PAN ini berharap Pemprov Sumbar segera mendistribusikan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19, terlebih lagi semua data kabupaten dan kota se Sumbar sudah ada di dinas sosial.
Sementara anggota Komisi II lainnya Tri Suryadi meminta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 selain prosesnya dipercepat, juga mencegah oknum yang berupaya mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam pendistribusian bantuan ke tengah masyarakat.
"Kelayakan bantuan perlu menjadi perhatian, sehingga tidak ada dusta diantara kita," tegas anggota dewan asal Partai Gerindra yang akrab disapa Wali Peri ini.
Ia menyindir bantuan beras yang dikirim ke daerah, seperti di Kabupaten Padang Pariaman bantuan berasnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
"Diketahui merupakan Beras cadangan pemerintah yang ditempatkan di Bulog, namun sayangnya dengan warna sudah kekuning-kuningan dan bau. Saya punya dokumen lengkap terkait beras tak layak tersebut," tukas anggota dewan asal daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini dengan nada kecewa.
Rapat kerja yang juga membahas pergeseran anggaran yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) ini diikuti anggota Komisi II lainnya, Nurkholis, Nurfirmanwansyah, Budiman (PKS), Daswippetra (PPP) dan Lili Armi (PDIP). (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar