PADANG, (GemaMedianet.com) — Secara umum Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat menyesalkan rendahnya alokasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasa APBD 2020.
Oleh karena itu, kalangan anggota Komisi IV mendesak BPBD untuk menaikkan anggaran kebencanaan. Terlebih lagi Sumbar merupakan daerah rawan bencana, terutama pada iklim penghujan di akhir tahun.
Dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPRD Sumbar dengan BPBD yang dipimpin Beny Utama, menilai anggaran tahun 2020 turun dari 31 miliar menjadi 19 miliar dibanding tahun anggaran sebelumnya.
"Sangat tidak bijaksana kalau masih ada pengurangan dana penanggulangan BPBD Sumbar sementara Sumbar sendiri merupakan wilayah sangat rawan bencana," tegasnya, Rabu (8/1/2020).
Dalam kesempatan itu Komisi IV mempertanyakan dan mengevaluasi anggaran BPBD Tahun 2019, terkait dana kebencanaan yang dipergunakan.
Sementara, Kepala Badan BPBD Sumbar Erman Rahman menjelaskan, dalam penggunaan dana untuk mendukung Rehab Rekon sebanyak 400 juta, dan biaya montoring ke 19 unit pada 7 kab/kota yang digunakan dari Pagu dana 19 miliar.
Ia merinci, biaya tidak langsung 6 miliar lebih, biaya langsung 13 miliar, dan 7 miliar Pokir.
Belum lagi gaji Pusdalop di Sumbar 4 miliar hingga 5 miliar, ditambah pendukung kebencanaan lainnya.
Dia menegaskan, dana 19 miliar dinilai cukup untuk kebencanaan selama ini. Karena besaran dana tersebut digunakan selain belanja pegawai. Pusdalop dan mitigasi bencana serta kondisi tanggap bencana ke lokasi bencana.
Anggaran tersebut bertujuan untuk program ketangguhan Sumbar dalam menghadapi bencana.
Mitigasi bencana diartikan bagaimana mengurangi resiko baik resiko Mitigasi banjir, Maping dapat menginformasikan sebelum terjadi longsor dan banjir.
Sementara Anggota Komisi IV, Desrio Putra menyarankan, adanya relawan kebencanaan untuk tenaga lapangan untuk mengetahui. Tenaga pemantauan wilayah Program Sumbar Siaga Bencana bertekad untuk membentuk relawan sebanyak 26 ribu dimana ditiap nagari/Desa sudah ada relawan.
"BPBD Sumbar harus bekerja sesuai dengan anggaran dimana Objek wilayah bencana," tukasnya. (*)
K
0 comments:
Posting Komentar