PADANG, (GemaMedianet.com) — Penetapan Hari Jadi Provinsi (HJP) Sumatera Barat yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 1945, dan diperingati untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 2019, patut disyukuri karena menjadi bagian dari upaya menguatkan kembali eksistensi Sumatera Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita patut bersyukur dengan adanya penetapan hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 1945. Penetapan ini sebagai bagian dari upaya menguatkan kembali eksistensi Sumatera Barat sebagai daerah atau provinsi yang banyak melahirkan pahlawan-pahlawan di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul, SE, MSi kepada gemamedianet.com di ruang Fraksi DPRD setempat, Senin (30/9/2019).
Bahkan, menurut anggota DPRD asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Pesisir Selatan-Mentawai ini, lahirnya Republik Indonesia tak terlepas dari banyaknya peran pahlawan-pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat.
Sekarang, lanjutnya, NKRI ini tentu harus kita jaga. Bagaimana Sumatera Barat diangkat marwahnya melalui hari jadi provinsi untuk berkontribusi terhadap pembangunan-pembangunan terutama dalam membangun sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) dan Infrastruktur agar menjadi provinsi yang terkemuka di Indonesia.
Oleh karena itu ke depan hari jadi provinsi Ini harus terus kepada semua elemen, seluruh stakelholder bahwa Sumatera Barat sudah memiliki hari jadi apakah melalui sekolah-sekolah, media agar masyarakat terutama generasi muda dapat mengetahuinya.
"Sekolah-sekolah misalnya sudah mulai memberikan mata pelajaran terkait hal itu, sehingga ke depan diketahui oleh seluruh elemen," tukasnya.
Meskipun demikian, ia mewanti-wanti, hari jadi provinsi tidak sekedar diketahui saja, tetapi bagaimana generasi muda Sumatera Barat dapat mengisi sumber daya serta mengangkat dan memperbaiki potensi diri.
"Jika ini berjalan dengan baik, maka akan dapat mengangkat sumber daya manusia Sumatera Barat," ujarnya.
Sementara terkait penganggaran, sebagai wakil rakyat pihaknya sepenuhnya mendukung pembangunan sumber daya sepanjang tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Begitu juga Fraksi PAN, untuk menyeimbangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan mengembangkannya "Untuk pembangunan Sumatera Barat seutuhnya."
Dalam bingkai "Untuk pembangunan Sumatera Barat seutuhnya" itu secara berkelanjutan dirinya akan memaksimalkan sektor pendidikan di Dapil VIII, Pessel - Mentawai. Menurutnya, untuk jangka panjang ketika sektor pendidikan sudah bagus, maka akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Ketika pendidikan bagus, maka kemiskinan, kejahatan dapat terminimalisir atau berkurang, semoga," tukasnya.
Kasus Wamena
Persoalan banyaknya masyarakat asal Pesisir Selatan yang menjadi korban pada kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, menurut Muhayatul, sudah banyak dibicarakan di tingkat Fraksi PAN. Termasuk bagi pemulangan masyarakat rantau yang berkeinginan pulang ke kampung halaman.
Bahkan, terakhir adanya himbauan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sumbangsih pemulangan masyarakat ke Sumbar juga tak luput dari pembicaraan di fraksi PAN.
"Kita cukup prihatin, namun tetap berkontribusi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait . Kita berharap kondisi di wilayah Wamena tersebut berangsur pulih dan pihak keamanan serta pemerintah setempat dapat memberikan rasa aman bagi warga dalam lingkup NKRI," pungkasnya. (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar