PADANG, (GemaMedianet.com) — Sejumlah pemimpin media massa di Sumatera Barat mengikuti workshop bertemakan "Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019" yang digelar Dewan Pers (DP) di Pangeran Beach Hotel, Padang, Kamis (8/8/2019).
Workshop sehari tersebut menghadirkan narasumber dari Dewan Pers Agung Dharmajaya kesehariannya menjabat Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Dr.Emeraldy Chatra dari Fisip Unand Padang dan Yuliandre Darwis Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat.
Emeraldy Chatra dikesempatan itu mengatakan, Pers itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pers itu menurut Emeraldy, bukanlah terletak dalam bentuk kekuatan finansial melainkan dalam bentuk kekuatan moral.
"Sejarah sudah membuktikan ketika Napoleon Bonaparte, lebih takut kepada pena pers dari pada seribu serdadu. Inilah kekuatan moralitas pers," ujar Emeraldy.
Tapi begitu moralitas pers turun, sebut Emeraldy, maka pers itu tidak lagi memegang kunci apa-apa, karena kekuatan luar biasa pers itu telah tercerabut.
Sejalan dengan itu, ketika pemilihan umum yang baru usai, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden maka pers diharapkan menjadi pagar besi demokrasi dengan mempertahankan sikap indendepen dan tidak berkonspirasi dengan elit penguasa lokal.
"Independensi media lokal menjadi harapan masyarakat, agar itu terwujud di masa datang," ungkapnya.
Sekarang ini, sebut Emeraldy lagi, sudah menjadi pengetahuan masyarakat bahwa sejumlah media tidak mampu bersikap kritis terhadap penguasa lokal karena ketergantungan terhadap kantong pemasukan baik berupa langganan media atau pariwara, sehingga tidak mampu lagi bersikap Independen dalam pemberitaan yang aktual dan terpercaya.
Optimis kah? Emeraldy sendiri tidak menaruh optimisme dirinya dalam persentase yang tinggi terhadap netralitas pers. Apalagi, melihat dari berbagai fakta yang sudah bergulir, Emeraldy merasa lebih tepat jika memakai istilah Independensi pers daripada netralitas yang sulit didapatkan.
Di sisi lain, Emeraldy menambahkan, mengawasi hasil pemilu itu juga harus dilakukan oleh media, karena pers itu adalah pagar besi demokrasi agar tidak terpilihnya orang-orang yang menzalimi masyarakat.
Sementara Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya terkait pendataan dan verifikasi media sebagai konstituen Dewan Pers ke depan akan memberi kemudahan dengan surat pernyataan dari media bersangkutan bahwa berkas yang dimasukkan dalam pendataan adalah benar adanya.
Pasalnya, anggota Dewan Pers itu sangat sedikit, hanya sembilan orang, sementara media yang diverifikasi lebih dari 3000-an.
"Bisa-bisa selama setahun kita tidak pulang pulang ke rumah untuk selesainya verifikasi media," ujar Agung setengah bercanda.
Sementara terkait digelarnya Pilkada Serentak Tahun 2020 mendatang di 270 daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, Agung berharap media mampu memberi kesejukan, mengedukasi dan mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pemberitaan.
Selanjutnya di sesi kedua, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yuliandre Darwis berharap media harus menjadi penyeimbang antara merepresentasikan sarana penyebaran ideologi penguasa, tetapi juga harus menjadi alat legitimasi dan kontrol sosial.
"Media harus independen dan memberi edukasi dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terukur dan jelas,” tukasnya. (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar