PADANG, (GemaMedianet.com) — Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang melakukan aksi demo ke DPRD Sumbar, Jumat (24/5/2019).
Kedatangan mahasiswa tersebut guna menyuarakan aspirasi yang menuntut dilakukannya evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019. Serta meminta pemerintah bertanggung jawab memberikan santunan bagi keluarga KPPS yang meninggal dunia saat bertugas.
Selain berorasi, mahasiswa juga membawa atribut bendera HMI serta beberapa spanduk yang bertuliskan "DPRD Sumbar Desak Pemerintah Pusat Beri Santunan Bagi KPPS yang meninggal", "Evaluasi Undang Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017", "Persatuan Indonesia Harga Mati" dan lain sebagainya.
Koordinator Aksi, Iranda dalam orasinya mendesak pemerintah memperhatikan nasib keluarga anggota KPPS yang meninggal saat bertugas. Secara nasional telah jatuh korban sebanyak 600 orang lebih, termasuk di Sumbar.
"Mereka seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah secepatnya dengan memberikan santunan,” ujar Irianda.
Dia juga melihat kondisi saat ini, dimana negara tengah dilanda persoalan tidak optimalnya pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga mengganggu ketenteraman sosial. "Hal ini juga mesti ditindaklanjuti oleh unsur terkait. Termasuk masalah meninggalnya anggota KPPS saat bertugas, juga harus segera diusut tuntas," tukasnya.
Tak puas hanya berorasi, ratusan mahasiswa tersebut mendesak agar anggota DPRD menemui dan mendengarkan aspirasi mereka. Sayangnya, aksi demo mahasiswa HMI kali ini nyaris sama seperti aksi unjuk rasa BEM se Sumatera Barat sebelumnya. Di saat bersamaan para anggota DPRD juga tengah berada di luar kota sekaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Baca Juga : Aliansi BEM se-Sumatera Barat Demo DPRD Sumbar, Desak Pemerintah Tidak Diamkan Kematian 600 KPPS
"Mohon maaf tidak satu pun anggota DPRD yang dapat menemui adik-adik sekalian," terang Kepala Seksi (Kasi) Humas DPRD Sumbar, Laswardi di hadapan para mahasiswa.
"Mohon maaf tidak satu pun anggota DPRD yang dapat menemui adik-adik sekalian," terang Kepala Seksi (Kasi) Humas DPRD Sumbar, Laswardi di hadapan para mahasiswa.
Terkait hal itu, Pj Ketua HMI Cabang Padang, Rahmadian meminta kepastian kapan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar dapat mereka temui.
“Kita datang untuk berdiskusi, menyumbangkan ide-ide dan gagasan serta membawa tiga tuntutan, pertama persoalan kemanusiaan, kebangsaan dan petugas pemilu yang meninggal dunia," tukasnya.
Menjawab permintaan tersebut, Laswardi menyebutkan, pimpinan dan anggota dewan dijadwalkan baru akan kembali pada tanggal 31 Mei mendatang.
"Adik-adik mahasiswa dapat kembali ke DPRD Sumbar dalam rentang waktu itu untuk bertemu langsung dengan pimpinan DPRD,” terang Laswardi.
Mendapat keterangan sedemikian, ratusan mahasiswa HMI akhirnya membubarkan diri.
Sebelumnya, mahasiswa sempat kecewa dan tidak percaya dengan tidak satu pun kehadiran anggota dewan. Sekaitan itu, mahasiswa mendesak agar diberi izin untuk memeriksa satu per satu ruangan anggota dewan, hingga ruangan Ketua DPRD Sumbar.
Untuk menghindari kericuhan, Laswardi bersama pihak kepolisian meminta beberapa perwakilan dari HMI Padang masuk ke dalam gedung guna melihat langsung keadaan sebenarnya. Alhasil, mahasiswa memang tak dapat menemui satu orang pun anggota dewan di ruangannya masing-masing. (uki)
Untuk menghindari kericuhan, Laswardi bersama pihak kepolisian meminta beberapa perwakilan dari HMI Padang masuk ke dalam gedung guna melihat langsung keadaan sebenarnya. Alhasil, mahasiswa memang tak dapat menemui satu orang pun anggota dewan di ruangannya masing-masing. (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar