PASAMAN, (GemaMedianet.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman tahun 2019 berhasil dengan gemilang meraih dan mempertahankan predikat opini WTP dalam evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Pasaman berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, SE, M.Si, Ak, dan diterima langsung oleh Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis didampingi Ketua DPRD Pasaman, Yasri bertempat di aula Kantor BPK Perwakilan Sumateta Barat Jalan Khatib Sulaiman Nomor 55 Padang, Jum'at, (24/5/2019) siang.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Yasri, Plt, Kepala Badan Keuangan Daerah Dahliana, SE, Kabid Aset Endrisal, SH, MH Kepala Inspektorat M. Ikhsan, SIP, M.Si, Kabag Humas, Devi Alfriani,S.IP, serta sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Yusuf Lubis menyampaikan terimakasih, serta puji syukur kepada Allah SWT atas apresiasi yang diberikan jajaran BPK Provinsi Sumbar yang telah melakukan pembinaan, sehingga Pasaman berhasil meraih predikat WTP.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD khususnya instansi terkait yang telah mengawal pengelolaan keuangan daerah itu. Tak lupa kepada DPRD Kabupaten Pasaman yang juga berperan mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan di pemerintahan tersebut.
“Terima kasih kepada jajaran BPK RI, yang senantiasa melakukan pembinaan secara berkala terhadap laporan keuangan pemerintah, dan SKPD yang telah bekerja keras, begitu juga DPRD atas pengawalan pengeloaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia menilai dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja yang ditandai dengan raihan WTP atas pemeriksaan akuntabilitas keuangan Pemkab Pasaman, dan sudah enam kali berturut-turut.
"Pengelolaan keuangan makin baik. Untuk itu tiap SKPD harus semakin meningkatkan kemampuannya. Meski ada temuan dan beberapa catatan, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan ke depannya,” kata bupati.
Ia menegaskan akan terus menjalankan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Upaya reformasi birokrasi akan terus digalakkan dalam rangka terwujudnya masyarakat Pasaman sejahtera, agamis dan berbudaya.
Ketua BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, SE, M.Si, Ak mengapresiasi Bupati Pasaman dan jajaran yang telah berhasil membenahi aset dan administrasi keuangan, sehingga mempertahankan predikat opini WTP dalam evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016.
"Opini merupakan pernyataan profesional yang diberikan BPK atas LKDP. Pemberian Opini merupakan proses akhir dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan," ucap Pemut.
BPK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Kata dia, pihaknya hanya memeriksa tiga aspek, yakni, laporan keuangan, kinerja pemerintah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Sementara itu, Plt, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pasaman, Dahliana, SE didampingi Kabid Aset Endrisal, SH, MH menyebutkan bahwa, Pemkab Pasaman sudah enam kali berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK RI.
"Predikat opini WTP tahun ini, merupakan prestasi yang ke enam kalinya diraih oleh Kabupaten Pasaman. Sebelumnya Kabupaten Pasaman telah pernah meraih predikat opini WTP atas penilaian LKPD tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018," pungkasnya. (Noel/Humas)
K
0 comments:
Posting Komentar