MEDAN, (GemaMedianet.com) — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta adanya skala prioritas dalam penanganan banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Dengan demikian penanganan banjir bisa dilakukan cepat dan hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya di ruang rapat lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/5/2019).
Gubernur juga mengatakan, skala prioritas juga diperlukan karena anggaran yang tersedia sangat terbatas. Untuk itu perlu dipilah mana-mana yang mendesak dan penting untuk segera dilakukan serta berdampak pada masyarakat.
“Difilter mana-mana saja yang bisa dilakukan, normalisasi atau apapun itu, akan berdampak besar pada masyarakat,” kata Edy Rahmayadi.
Gubsu juga ingin adanya sebuah grand design untuk menangani banjir di Kota Medan yang akan menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah.
“Setelah rapat ini diharapkan telah ada grand design penanganan banjir Medan. Sehingga kita bisa bekerja secara menyeluruh dan terprogram dengan rapi. Tujuannya tentu agar bisa cepat dilakukan, dan ketika ada pertanyaan kapan Medan tidak banjir lagi, kita bisa menjawab,” katanya.
Turut hadir Pangdam I BB/Bukit Barisan MS Fadhilah, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Selamat Rasidi, Dir Binmas Poldasu Parluatan Siregar, serta OPD Pemprov Sumut terkait.
Saluran Tumpat atau Sungai Mengalami Pendangkalan, dan Masalah Sosial
menurut keterangan dari Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring mengatakan, masalah banjir di Medan tidak sesulit Jakarta. Bahkan, menurutnya harusnya Medan tidak banjir.
“Melihat kemiringannya, harusnya Medan tidak banjir. Medan itu ada di kemiringan 15 sampai dengan 60 msl, itu harusnya sangat bagus untuk mengalirkan air. Namun yang menjadi masalah sekarang, banyaknya saluran tumpat atau sungai yang mengalami pendangkalan, jadi dia tidak mampu lagi menahan debit air yang datang,” terangnya.
Penyebab utama terbesar banjir Kota Medan adalah meluapnya sungai-sungai utama seperti Sungai Belawan, Badera, Deli, Babura, Sei Kambing, Selayang dan Sei Putih.
“Sungai-sungai itu berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui BWSS II. Artinya peran Pemerintah Pusat dalam Banjir Kota Medan sangat besar,” paparnya.
Kemudian, yang menjadi masalah penanganan banjir Medan adalah masalah sosial, pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran sungai atau drainase yang sudah ada.
“Secara teknis penanganan banjir Medan tidak sulit, tetapi yang membuat sulit adalah masalah sosialnya. Pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran air, bahkan ada yang malah mempersempit dan aliran sungai. Ditambah dengan sampah, aliran-aliran sungai yang menyempit dan mendangkal akhirnya meluap,” tambahnya.
Bergerak Normalisasi Sungai
Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede mengatakan, pihaknya terus bergerak untuk melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Provinsi Sumut, terutama saat ini untuk sungai di Medan seperti sekitar lokasi Pamen, Kampung Mandailing, Medan Baru, Polonia dan Karya Darma Ujung.
“Selanjutnya akan menormalisasi daerah sekitar Jamin Ginting, Hotel Cambridge, Sungai Babura, Sungai Deli dan sungai lainnya,” tukasnya.
#uki I humaspemprovsu
#uki I humaspemprovsu
0 comments:
Posting Komentar