Mencermati press release berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang, Edi Dharma menyebutkan, secara kumulatif inflasi di Kota Padang bulan Desember lebih tinggi sedikit dari Kota Bukittinggi.
Namun perlu dipahami, sebut Edi, bahwa salah satu indikator pemicu inflasi di Kota Padang adalah kelompok pengeluaran seperti angkutan udara. Di Padang ada bandara, sedangkan Bukittinggi tidak ada bandara.
"Meski demikian secara kumulatif dari Januari s/d Desember 2018 inflasi di Kota Padang lebih rendah dari Kota Bukittinggi," terangnya usai menghadiri press release BPS Sumbar di gedung di gedung BPS setempat JL. Khatib Sulaiman No.48, Padang, Ruang Vicon Gedung I lantai II, Rabu (2/01/2019) siang.
"Meski demikian secara kumulatif dari Januari s/d Desember 2018 inflasi di Kota Padang lebih rendah dari Kota Bukittinggi," terangnya usai menghadiri press release BPS Sumbar di gedung di gedung BPS setempat JL. Khatib Sulaiman No.48, Padang, Ruang Vicon Gedung I lantai II, Rabu (2/01/2019) siang.
Dijelaskan, pada bulan Desember 2018 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,16 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 0,41 persen. "Itu artinya inflasi Kota Padang lebih rendah dari Kota Bukittinggi. Kita lebih terkendali, karena di Kota Padang ada faktor lain yang mempengaruhi," ujarnya.
Jadi, dengan inflasi 0,16 persen pada bulan Desember 2018, inflasi di Kota Padang selain lebih rendah dari Kota Bukittinggi, juga lebih rendah dari inflasi Provinsi Sumatera Barat. Baik dari kelompok pengeluaran dan varian-variannya.
Baca Juga : BPS Sumbar : Desember 2018, Inflasi di Kota Padang 0,16 Persen dan Kota Bukittinggi 0,41 Persen
Edi menambahkan, 86 persen inflasi di provinsi dipengaruhi oleh Kota Padang, sedangkan pengaruh Kota Bukittinggi hanya berkisar 12 persen.
Secara rata-rata, ujarnya lagi, beban Kota Padang lebih berat. Seperti banyak anak sekolah ke Kota Padang, Bimbel ke Padang, jumlah perguruan tinggi lebih banyak.
"Kegiatan yang dipusatkan ini ikut mempengaruhi inflasi. Namun Padang masih bisa mengendalikan," ucapnya.
Bukittinggi merupakan kota sentra, yang dekat dengan Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman dengan tingkat produksi yang lebih banyak. Sementara Padang sendiri lebih ke kota yang lebih bersifat produktif, karena mengambil barang dari Bukittinggi, Solok dan sebagainya.
Edi menambahkan, 86 persen inflasi di provinsi dipengaruhi oleh Kota Padang, sedangkan pengaruh Kota Bukittinggi hanya berkisar 12 persen.
Secara rata-rata, ujarnya lagi, beban Kota Padang lebih berat. Seperti banyak anak sekolah ke Kota Padang, Bimbel ke Padang, jumlah perguruan tinggi lebih banyak.
"Kegiatan yang dipusatkan ini ikut mempengaruhi inflasi. Namun Padang masih bisa mengendalikan," ucapnya.
Bukittinggi merupakan kota sentra, yang dekat dengan Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman dengan tingkat produksi yang lebih banyak. Sementara Padang sendiri lebih ke kota yang lebih bersifat produktif, karena mengambil barang dari Bukittinggi, Solok dan sebagainya.
"Jadi, inflasi di Kota Padang tahun 2018 sama dengan tahun lalu, lebih terkendali," ujarnya.
Selanjutnya, jika dilihat lagi pada Januari s/d Desember, inflasi di Kota Padang juga cukup terkendali. Laju inflasi sampai bulan Desember 2018, Kota Padang lebih rendah yakni 2,55 persen. Sedangkan Kota Bukittinggi sebesar 2,99 persen.
"Artinya kita juga lebih rendah dibanding Kota Bukittinggi. Rata-rata per bulan juga relatif lebih terkendali," tukasnya.
Sekaitan itu maka tugas Bagian Perekonomian adalah bagaimana memastikan bulan ke bulan semua barang tersedia. Misalnya Beras, untuk kondisi lima bulan ke depan Kota Padang memiliki stok yang cukup. Begitu juga BBM dan Gula.
"Kita memastikan stok beras tercukupi, dan standby jika terjadi bencana hingga lima bulan. Begitu juga BBM setelah koordinasi dengan Teluk Bayur stok cukup untuk 20 hari ke depan. Tapi tentu kita tidak berharap ada bencana. Kita lebih pada mengantisipasi kondisi yang mungkin terjadi," cakapnya.
Peran TPID
Sementara tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang adalah memantau terus stabilitas harga dan barang dari minggu ke minggu dalam rangka pengendalian inflasi. Melalui Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian selalu melakukan pemantauan ke pasar-pasar yang ada di Kota Padang.
Selain itu ketika terjadi gejolak harga, maka tim secara bersama langsung melakukan eksekusi sampai ke distributor dan ke gudang.
"Itu jika terjadi persoalan. Namun selama ini kan tidak ada persoalan kelangkaan barang, harga naik. Artinya harga masih terjangkau dan barang-barang masih tersedia," tukas Edi.
Tetapi jika terjadi bencana seperti longsor misalnya, kondisi ini tentu dapat mempengaruhi pasokan ke Kota Padang, dan berdampak pada gejolak harga.
"Dua hari saja pasokan terlambat masuk ke Kota Padang, kondisi itu bisa mempengaruhi kenaikan harga," pungkasnya. (uki)
K
0 comments:
Posting Komentar