“Penghitungan suara itu pertama presiden. Kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebab, kalau proses DPR provinsi harus cari di mana dia coblos, dan biasanya itu di balik (surat suara) baru ketahuan coblosannya. Kalau presiden akan lebih mudah penghitungannya. Sama seperti pilkada yang biasanya lebih cepat,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Kamis (27/9/2018).
Menurut dia, KPU telah melakukan simulasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apabila diestimasi jumlah pemilih sebanyak 400 orang di tiap TPS, penghitungan suara akan memakan waktu hingga dini hari. “Tetapi setelah kita kurangi jumlah pemilihnya, misal di Bogor kemarin itu bisa selesai jam 23.20 WIB, dengan asumsi 300 orang per satu TPS,” ucapnya.
Kepastian penghitungan surat suara pemilihan presiden akan didahulukan juga diungkapkan Komisioner KPU Viryan Aziz. “Nanti yang akan dihitung hasil pemungutan suara untuk capres-cawapres dulu. Kemudian baru hasil pemungutan suara untuk pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan yang terakhir DPRD tingkat kabupaten/kota,” ucap Aziz.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan, penambahan angka 0 di depan nomor urut capres-cawapres peserta Pemilu 2019 tidak mempengaruhi penghitungan suara. Pasalnya, penghitungan suara dilakukan secara manual.
Nantinya, apabila surat suara sudah dihitung secara manual, hasil hitung dalam Formulir C1 dipindai dan diunggah ke situs KPU. Pada saat perhitungan suara, wajib dilakukan secara terbuka dan semua pihak bisa mendokumentasikan.
“Pada saat penghitungan suara wajib terbuka disaksikan para saksi, pemantau, dan warga masyarakat. Semua pihak dapat mendokumentasikan hasil hitung di TPS dalam Form C1 Plano dengan cara mencatat dan memfoto,” ucap Hasyim. (ses/dirgantara)
K
0 comments:
Posting Komentar