KUPA PPAS APBD P 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019 Belum Disepakati, Pemprov Sumbar Kembali Sampaikan Nota Pengantar

PADANG, (GemaMedianet.com) — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) APBD Perubahan Tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Selasa (14/8/2018) pagi.

Penyampaian kembali nota pengantar KUA-PPAS APBD-P 2018 tersebut berkaitan dengan belum disepakatinya Rancangan KUPA-PPAS APBD-P Tahun 2018 dan KUA-PPAS Tahun 2019 dalam rapat paripurna sebelumnya, pada 6 Agustus 2018 lalu.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim dalam antarannya menyampaikan, hal terkait dengan arah kebijakan dan muatan Rancangan KUPA-PPAS APBD-P Tahun 2018, diantaranya masih sangat rendahnya realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2018, khususnya untuk belanja langsung hanya sebesar 27,19 persen.

Sekaitan itu DPRD dan Pemprov perlu melihat kembali secara menyeluruh kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2018.

"Kegiatan yang tidak mungkin dapat dituntaskan pelaksanaannya sampai akhir 2018, sebaiknya dilakukan rasionalisasi atau resposisi pada kegiatan lain yang lebih mendesak," ujar Hendra.

Berikutnya, proyeksi tambahan pendapatan yang diusulkan Pemprov dalam Rancangan KUPA-PPAS APBD-P 2018 masih bisa ditingkatkan. "Untuk itu badan anggaran bersama TPAD perlu mendalami kembali semua sumber pendapatan yang dapat ditingkatkan," sebut Hendra.

Ia juga mengatakan, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, maka pada APBD-P 2018 tidak dapat dilakukan tambahan kegiatan yang bersifat fisik berhubung tidak akan mencukupinya waktu yang tersedia.

"Oleh sebab itu DPRD dan Pemprov perlu melihat kembali usulan kegiatan yang masuk dalam Rancangan KUPA-PPAS APBD-P 2018," tukas Hendra.

Usai Ketua DPRD Sumbar menyampaikan pengantar rapat, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit selanjutnya membacakan nota pengantar Rancangan KUPA-PPAS APBD-P 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019. (em)

....share