PADANG, (GemaMedianet.com) — Pemerintah Kota Padang mendapatkan apresiasi dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk ketepatan waktu dan akurat membayar iuran wajib Pemda dan PNS Program Jasa Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Apresiasi dalam bentuk piagam tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Bagian Tengah -Jambi Siswandi. Paigam itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Ir. Asnel, M.Si pada acara Universal Health Coverage (UHC) Class Forum Komunikasi Para Perangkat Kepentingan BPJS Kesehatan se-Sumatera Barat di Hotel Mercure, Senin (14/5/2018).
Di kesempatan itu Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, ketepatan pembayaran iuran wajib dan upaya peningkatan tanggungan kesehatan bagi masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, disamping memberikan motivasi melalui apresiasi, pemerintah provinsi juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memperkuat komitmen untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat.
"Pemerintah provinsi akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai cakupan universal jaminan kesehatan bagi masyarakat, baik dengan penganggaran dari APBD maupun dari pembiayaan sosial lainya serta Baznas," kata gubernur yang sering disebut IP itu.
Menurutnya, meskipun di satu sisi pemerintah dilematis terkait mewujudkan 100 persen cakupan jaminan kesehatan karena keterbatasan keuangan, namun pemerintah harus mengalokasikan keuangan di APBD. Tidak itu saja, untuk pengangkaran jaminan kesehatan tersebut bahkan ahrus ada anggarannlain yang dipangkas guna pemenuhannya.
"Di satu sisi pemerintah dilema karena keterbatasan keuangan, sehingga harus memangkas untuk (pembangunan) yang lain," ujarnya.
Sementara itu Sekda Asnel yang didampingi Kepala Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Jhon Kenedi (Ayah Ken) menyebutkan, setiap tahunnya Pemko Padang mengalokasikan sedikitnya Rp. 32 milyar dari APBD untuk program untuk jaminan kesehatan. Diantaranya berkisar Rp.17 milyar adalah untuk masyarakat diluar ASN.
"Pemko Padang sudah mengalokasikan untuk jaminan kesehatan dan selalu membayar iuran wajib tepat waktu," kata Asnel.
Ia juga menyebutkan, ke depan jaminan kesehatan bagi masyarakat terus diupayakan lebih komprehensif, sehingga semua masyarakat tercover. Jaminan kesehatan bisa dari Baznas dan perusahaan-perusahaan bagi karyawannya serta peserta mandiri.
"Ke depan dimaksimalkan sehingga nanti bisa 100 persen masyarakat Kota Padang memiliki jaminan kesehatan. Baik dari APBN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun dari BaNas dan secara mandiri," tukas Asnel.(rel)
K
0 comments:
Post a Comment