Jaring Aspirasi di Masa Reses, Ketua Komisi IV DPRD Padang Soroti Sapras dan WC Sekolah

PADANG, (GemaMedianet.com) – Masa Reses Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mulai dilakukan anggota Dewan yang berkantor di Gedung Bundar Sawahan Kota Padang.

Agenda ini dijadwalkan mulai 7 Februari - 11 Februari.  Masa-masa reses merupakan masa penting yang sejatinya fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Masa tersebut menjadi perhatian para anggota Dewan untuk berkunjung ke daerah pemilihannya (Dapil) mereka masing-masing.

Berbagai persoalan masih mendera sejumlah sekolah yang tersebar di Kota Padang. Secara umum persoalan itu berkaitan dengan sarana dan prasarana (sapras) sekolah dasar, terutama menyangkut sanitasi sekolah.

Demikian terungkap pada pertemuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, H.Maidestal Hari Mahesa dengan sejumlah kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat se Kecamatan Padang Utara, Padang Barat dan Nanggalo dalam rangka memanfaatkan masa reses I Tahun 2018 Anggota DPRD Kota Padang, Rabu (7/2/2018).

Pada pertemuan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat itu, Wakil Rakyat dari gedung bundar Jalan Sawahan ini mengungkapkan rasa mirisnya terhadap kondisi yang menimpa sejumlah sekolah yang tersebar di Daerah Pemilihan (Dapil) Padang Utara, Padang Barat dan Nanggalo tersebut.

"Jika ada aspirasi masyarakat seperti hari ini, kita sebagai wakil rakyat menindak lanjutinya demi kepentingan masyarakat. Jadi, jika keseluruhan wakil rakyat di Gedung DPRD Padang memanfaatkan masa reses, tentu akan lebih banyak lagi aspirasi masyarakat yang berkembang dapat ditindaklanjuti," ungkap politisi PPP yang akrab disapa Esa ini.

Dalam kegiatan reses kali ini,  sebut Esa, pihaknya mengundang seluruh kepala sekolah, komite sekolah, operator SD. Bahkan juga ada yang datang dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pihak kecamatan Padang Utara yang diwakili Sekretaris Camat (Sekcam), Lurah se Kecamatan Padang Utara.

Dari penyampaian para kepala sekolah bahkan komite sekolah yang hadir banyak permintaan mereka untuk bisa memenuhi sapras SD. "Ini yang sangat memiriskan bagi kita sebenarnya,  karena ternyata hampir merata permintaan sekolah berkaitan dengan sanitasi dan WC. Ada sekolah yang memiliki lebih kurang 100 siswa, namun hanya memiliki 2 unit WC.  Bahkan ada yang mempunyai 1 unit WC, namun sudah tidak layak dan tidak berfungsi," terang Esa yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Padang.

Selain itu, kata Esa lagi, ada pula sekolah itu yang pagarnya, mobiler, ruang kepala sekolah, mushalla tidak ada. Ada yang sering banjir, dan atapnya bocor. "Ini yang perlu mendapat perhatian, seperti di SD 22 Ulak Karang, SD Alai, SD 11 Lolong Belanti, SD Tanah Air. Sekolah sekolah ini tidak memiliki WC, tidak ada pagar, atap bocor, sering banjir dan ada yang status tanahnya tidak jelas.

Selaku Ketua Komisi IV, ia berharapan dapat mengupayakan hak-hak dasar anak terpenuhi.  TK, PAUD, dan SD itu merupakan hak-hak dasar anak dalam pendidikan, dan ini yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Sekaitan itu, jangan kita menghabis-habiskan anggaran hanya untuk hal-hal yang sifatnya hanya bisa dilihat kasat mata saja. Sementara sekolah ini sangat penting," sindirnya.

Bahkan, yang lebih memiriskan lagi, menurut Esa, Kepala Sekolah dan komite disuruh mencari anggaran pembenahan sekolah. "Pembenahan anggarannya kemana? ya kepada anggota dewan, yang jamak terdengar "minta dana pokirnya untuk membangun sekolah" Sementara tugas kepsek, komite itu bagaimana sistim belajar mengajar berjalan dengan baik, bukan memikirkan Sapras,” sendir Ketua DPC PPP Kota Padang ini.

Berbicara anggaran, tegas Esa, di Kota Padang telah sesuai dengan undang-undang, yakni anggaran pendidikan 20 persen dari APBD. Bahkan Kota Padang saat ini sudah hampir mencapai 30 persen. "Namun yang sangat memiriskan, anggaran pendidikan itu justeru terserap untuk gaji, tunjangan dan Belanja pegawai,"  katanya.

Di sisi lain, kegiatan-kegiatan yang ada itu banyak yang tidak menyentuh kegiatan belajar mengajar. Banyak untuk seminar, beli buku ini itu dan sebagainya. "Jika dicerna, APBD seluruhnya banyak yang tidak menyentuh ke hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan jak dasar anak," ujarnya. 

Di saat bersamaan, DPRD Padang saat ini tengah memproses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang terkait Kota Layak Anak. "Apalagi jika dikaitkan dengan Kota Padang yang sejak tahun 2013 sudah sering mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak. Namun, seakan-akan kita tutup mata terhadap kondisi sanitasi dan WC," urai Esa.

Untuk itu lah ia berharap di tahun 2018 ini, Padang fokus lagi pada pendidikan. Apalagi dalam program unggulan (Progul) itu ada pendidikan gratis. Tetapi kenyataannya, kata Esa, yang gratis itu tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana mungkin gratis. Bagaimana mungkin pula sekolah tidak memungut. "Jangan salahkan guru/sekolah karena melakukan pungutan. Hal itu terjadi juga karena dipicu oleh kurang dan minimnya perhatian dari Pemerintah Kota (pemko) Padang terhadap sekolah. Boleh dicek, dan itu hampir merata terjadi," tantang Esa.

"Kenapa kita mengabaikan anak justeru di Kota Layak Anak yang sangat membutuhkan perhatian pemko terhadap sanitasi dan WC," tukas Esa. (uki)

....share