SOLOK,
(GemaMedianet.com) —
Memanfaatkan masa Reses Ketiga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Barat bergerak menyerap aspirasi masyarakat ke daerah
pemilihan (Dapil) masing-masing. Kali ini wakil rakyat asal Dapil VII meliputi
Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan
kerja (kunker) ke Kabupaten Solok dan Kota Solok, Jum’at (8/12/2017).
Rombongan
Reses DPRD Sumbar asal Dapil VII ke Kabupaten Solok yang dipimpin Asrul Tanjung
(Partai Demokrat) ini juga diikuti anggota dewan lainnya, yakni Sabrana (Partai
Gerindra), Mochklasin (PKS), Ahmad Rius (PAN), dan Muhammad Gazali (PPP).
Kedatangan
rombongan disambut Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin dan Sekdakab Azwirman
beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di aula pertemuan gedung A
Kantor Bupati Solok di Arosuka.
Asrul
Tanjung di kesempatan itu menyampaikan, maksud dan tujuan kedatangan rombongan
Reses DPRD Sumbar ke Kabupaten Solok adalah dalam rangka memanfaatkan masa
reses ketiga tahun 2017 untuk menjaring aspirasi yang berkembang di tengah
masyarakat.
“Dalam
Reses kali ini diikuti lima anggota dewan asal Dapil VII, yakni Sabrana (Partai
Gerindra), Mochklasin (PKS), Ahmad Rius (PAN), Muhammad Gazali (PPP), dan saya
sendiri yang memimpin rombongan, Asrul Tanjung. Semestinya ada tujuh anggota
dewan, namun dua orang berhalangan hadir, yakni Zigo Rolanda (Partai Golkar) dan
Irwan Afriadi (Partai Nasdem),” terang Asrul memperkenalkan rombongannya.
Dalam
rombongan Reses DPRD Sumbar, sebutnya, juga diikuti beberapa OPD diantaranya
dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas
Pertanian. Kemudian, beberapa staf setwan dan wartawan.
Ia
juga menyebutkan, masa reses juga diartikan mencari program-program yang bisa
dibersamakan sesuai dengan kewenangan provinsi. Kemudian dari SKPD, program apa
yang ada di Kabupaten Solok memakai angggaran dari provinsi, termasuk bantuan
keuangan khusus yang diusulkan masing-masing anggota DPRD.
Asrul
yang juga Ketua Komisi I ini menambahkan, sekaitan dengan perubahan sistim dari
konvensional ke e-planning, maka berbagai usul dan saran dari Dapil harus telah
mulai dirangkum sejak dini, yang waktunya bertepatan dengan masa pelaksanaan
reses sekarang hingga April mendatang. “Sebelumnya, berbagai usul dan saran
dari kabupten/kota guna mendapatkan dana share provinsi "terdelete"
oleh sistim e-planning karena "ditempel" di luar jadual tersebut.
Akibatnya banyak program tak terlaksana,” ujarnya mengingatkan Pemerintah
Kabupaten Solok.
Sementara
Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin di kesempatan itu menyampaikan perkembangan
kepariwisataan di Kabupaten Solok. Menurutnya, Kabupaten Solok tengah jor-joran
di sektor pariwisata dengan mengucurkan dana sebesar Rp.10 Miliar pada satu
lokasi wisata. Bahkan, karena berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah,
pada perubahan APBD dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.25 Miliar.
Namun
dari segi infrastruktur, seperti di kawasan Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo
Lurah hingga saat ini masih memprihatinkan. Dengan kondisi sekarang, jarak
tempuh dari Arosuka ke Gerabak Data memakan waktu lama hingga 8 jam. Padahal
jika jalannya bagus, jarak tempuh itu hanya cukup 2 jam. Menyikapi kondisi itu,
dalam rangka persiapan infrastruktur, secara bertahap pemda telah membebaskan
lahannya dari hutan lindung, dan telah berkoordinasi dengan kementerian
kehutanan. "Bahkan untuk efisiensi lahan dengan topografi naik turun, kita
rencanakan untuk memintas jalan dari
tepi bukit," terangnya.
Begitu
juga dengan rencana pemindahan Mapolres Solok ke lokasi yang baru akibat
diterjang longsor belum lama ini, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi dari keterangan ahli geologi, lahan
yang ditempati Mapolres sekarang tidak layak untuk dipertahankan dan harus
dipindahkan. "Tempat itu juga direkomendasikan untuk dihutankan kembali,
karena rawan terhadap bencana longsor," kata wabup.
Selain
itu, jajaran OPD Kabupaten Solok berharap mendapatkan perhatian dari DPRD Sumbar.
Seperti Dinas PUPR mengusulkan jalan strategis kabupaten dijadikan sebagai
jalan provinsi, diantaranya Jalan Pintu Angin - Saiyo, Jalan Simpang Ganting
- Payo dan sebagainya. Termasuk
peningkatan jalan plus jembatan dari Solok - Alahan Panjang. Kemudian pada
irigasi, pentingnya Normalisasi Batang Lembang, Sungai Indaruang dan Lolo,
serta embung.
"Dari berbagai kondisi infrastruktur di daerah ini, maka momen kedatangan wakil rakyat asal Dapil VII sangat kita tunggu-tunggu," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Effia Vivi Fortuna.AD, ST, MM.
Selanjutnya
Dinas Pertanian melalui Sekretaris Dinasnya (sekdis) mengungkapkan harapan bagi
pengembangan pasar komoditas pertanian, terutama untuk hortikultura dan keinginan menembus ekspor hasil pertanian
setempat.
Dinas
Permukiman dan Perumahan Rakyat, memohon bantuan provinsi terkait Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa kawasan seperti Paninggahan, Sungai
Lasi, dan Muaro Paneh.
Untuk
Dinas Kesehatan, Sekdis mengungkapkan kekurangan tenaga dokter di sejumlah
Puskesmas. Hingga hari ini masih ada Puskesmas yang tidak memiliki tenaga
dokter. Termasuk kebutuhan air bersih, dan Musholla di rumah sakit umum daerah.
Dinas
Pariwisata dan Budaya diwakili Sekdisnya menyampaikan keluhan terkait
keterbatasan hotel dan penginapan pada tiga kawasan wisata, yakni Danau Kembar,
Arosuka, dan Singkarak. Begitu juga pentingnya melakukan perbaikan rumah gadang
sejalan dengan program "Kampung Budaya" yang dicetuskan Dinas
Pariwisata dan Budaya. Sedangkan Dinas Perhubungan melalui Sekdisnya berharapan
terkait kebutuhan fasilitas warning lights bagi keselamatan berlalu lintas pada sejumlah infrastruktur.
Menyikapi
berbagai usulan yang berkembang tersebut, pimpinan rombongan Asrul Tanjung
berjanji akan merangkumnya menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan
untuk diperjuangkan masuk dalam APBD. "Untuk infrastruktur jalan menuju
Nagari Gerabak Data kita akan memberikan bantuan perbaikan jalan sebesar Rp.1
Miliar," tutur Asrul.
Hal
senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I, Mochklasin. "Inilah pentingnya
melakukan reses, sehingga wakil rakyat dapat menjemput aspirasi dan memperjuangkannya
pada perencanaan tahun 2019," tukas Mochklasin yang diamini serta
ditanggapi anggota dewan lainnya, Sabrana, Ahmad Rius dan Muhammad Gazali.
Seperti
diketahui, Rombongan Reses DPRD Sumbar Dapil VII sebelumnya juga berkesempatan
mengunjungi Mapolres Solok yang belum lama ini dihantam bencana longsor.
Didampingi Kapolres Solok, disebutkan beberapa bangunan di lokasi seperti
Musholla dan ruang Sidik jari hancur diterjang longsor. (uki)
0 comments:
Post a Comment