Anggota DPRD Pasaman, Musliarni Jadi Narasumber Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan

PASAMAN, (GemaMedianet.com) — Program keluarga berencana nasional merupakan salah satu program pemerintah yang pada awalnya diatur berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, namun dalam perkembangannya telah disempurnakan dengan terbitnya UU No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Berdasarkan UU No.52 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Hal tersebut menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Pasaman untuk menyelenggarakan acara Sosialisasi Pembangunan berwawasan Kependudukan di Jorong Mapun, Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuk Sikaping, Selasa, (31/10/2017).

Salah satu narasumber acara tersebut adalah Musliarni, SE, MM, yang merupakan anggota DPRD Pasaman dari Fraksi PPP, yang dalam pemaparannya menyampaikan tentang program Keluarga Berencana yang erat kaitannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dalam penjelassannnya, Musliarni mengatakan Program Keluarga Berencana sangat erat kaitannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, dimana sasaran akhirnya program KB bukan hanya jumlah anak saja tetapi juga mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera. Masalah kependudukan mempunyai implikasi yang luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang pangan dan papan yang dapat berpengaruh pada pembangunan nasional.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia,  dalam Laporan UNDP tahun 2013, meningkat dari 0,620 menjadi 0,629, kualitas pembangunan manusia Indonesia masih berkutat di tingkat menengah karena berada di ranking 121 dari 187 negara (UNDP 2013). Karena itu, diperlukan kerja keras dan usaha bersama untuk memperbaiki kondisi ini. Pembangunan berwawasan kependudukan dianggap sebagai upaya untuk menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan maka harus diciptakan suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu menerapkan prilaku hidup berwawasan kependudukan. Masyarakat berwawasan kependudukan maksudnya meyakini, bahwa fertilitas, mortalitas dan migrasi harus dipertimbangkan dengan seksama melalui penalaran akal dan hati nurani agar dapat memberi makna yang berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Intinya dalam berpikir, bersikap dan berprilaku sudah mempertimbangkan aspek kependudukan. Prilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan tata nilai/norma yang dianut dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi setiap individu dalam masyarakat. Prilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan penunjang pembangunan berwawasan kependudukan.

Adapun kebijakan dan strategi yang dapat diambil yakni revitalisasi program KB melalui peningkatan pelayanan yang terjangkau, dan bermutu dengan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, Pembinaan kemandirian ber-KB, serta peningkatan promosi dan penggerakan masyarakat. Program prioritas yang dapat dilakukan melalui Advokasi dan KIE program KB, peningkatan program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

“Ke depan, diharapkan agar konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dapat diwujudkan, perlu penguatan komitmen pemda kabupaten/kota sejak dari penetapan misi pembangunan berwawasan kependudukan sampai ke perencanaan dan implementasi pengadaan SDM,” terang Musliarni. (Noel)

....share